TANGERANGNEWS.com-Puluhan pelaku usaha di Kabupaten Tangerang, diberikan pelatihan sertifikasi halal. Hal itu untuk memfasilitasi kemudahan formalisasi usaha mikro kecil, Senin (30/9/2019).
Plt Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang Teddi Suwardi mengatakan sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban bagi para pelaku usaha untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam usahanya.
"Penting sekali sertifikasi halal ini, untuk memastikan rasa aman terhadap para konsumen," ujar teddi.
Lanjut Teddi, segala bentuk makanan, minuman dan kosmetik harus memiliki sertifikasi halal. "Kita bantu agar mereka mendapatkan sertifikat halal dari LPOM dan MUI Banten," katanya.
Namun kata Teddi, dari 82 peserta yang ikut, belum tentu semuanya akan memiliki sertifikat. Tentunya harus melihat prosesnya mulai dari melengkapi formulir dan cek lapangan untuk mengetahui sesuai atau tidak.
"Menuju halal ada prosesnya, baik dari bahan baku dan pengolahannya. Hasilnya kurang lebih selama satu bulan. Ini merupakan program rutin setiap tahun," kata Teddi.
Teddi menyampaikan nanti akan diberikan sanksi bagi pelaku usaha yang berani membuat sendiri label halal pada produk usahanya, tetapi belum memiliki sertifikat. Sankinya berupa denda sebesar Rp 50 juta.
"Perpresnya (Peraturan Presiden) sudah ada, tapi pemberlakuannya lima tahun kedepan. Saat ini masih dalam tahap sosialisasi," pungkasnya.(RAZ/HRU)
Fenomena atau fomo bagi generasi muda itu berdampak pada kesehatan mental yang artinya yang di mana media digital saat ini media sosial itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari
TODAY TAG
Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang mulai berlaku pada Rabu, 10 Juni 2026, mulai memengaruhi pola pembelian masyarakat di sejumlah SPBU wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan.
Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih bersama ormas Pemuda Pancasila (PP) menggagas program bangun kandang ayam di tiap desa sebagai salah satu upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional lewat peternakan.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia (RI), Taruna Ikrar mengungkapkan ada sebanyak 263.000 link penjualan kosmetik ilegal yang telah beredar di seluruh wilayah Indonesia.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews