TANGERANGNEWS.com-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten menyosialisasikan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Sosialisasi dalam rangka menekan kasus stunting bersama mitra kerja dari Komisi IX DPR RI tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falahiyah Asttari Kampung Cirumpak, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang pada Selasa, 8 November 2022.
Sekertaris BKKBN Provinsi Banten Yudha Ganda Putra mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Tangerang.
"Kabupaten tangerang itu masih punya angka prevalensi dengan angka 23,3%, terbesar itu di Kabupaten Pandeglang," tuturnya kepada TangerangNews.com, Rabu, 9 November 2022.
Menurut dia, pihaknya mengutus Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk menekan kasus stunting.
"Alhamdulilah Kabupaten Tangerang masih di bawah rata-rata provinsi yaitu 24,5%, namun kita masih punya PR di tahun 2024 Bapak Presiden mengamanatkan maksimal di angka 14% untuk angka prevalensi di seluruh indonesia," katanya.
Dia berharap agar para stakeholder dan pengambil kebijakan turut fokus dan andil dalam memberikan dukungan untuk percepatan penurunan Stunting.
"Secara kebijakan para stakeholder atau pengambil kebijakan termasuk anggota legislatif DPR RI turut memberikan fokus dan dukungan terhadap upaya percepatan penurunan stunting, salah satunya dalam hal penyediaan sarana dan juga dana BOKB," ungkapnya.
Kabar duka datang dari dunia kependidikan Tangerang, rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Desri Arwen meninggal dunia pada Jumat, 28 Agustus 2026, di RS Sari Asih Sangiang, pukul 11.14 WIB.
TODAY TAG
Setelah hampir dua dekade bertumbuh di industri ritel Indonesia, PT Star Maju Sentosa secara resmi memperkenalkan Joysparks Group sebagai identitas korporat baru yang menaungi seluruh portofolio bisnis perusahaan.
Persita Tangerang resmi memperkenalkan jajaran pelatih dan skuad terbarunya untuk menghadapi kompetisi BRI Super League 2026/2027.
Kebakaran hutan dan lahan merupakan tantangan tata kelola yang berulang setiap siklus musim kemarau di Indonesia. Keterlambatan respons mesin birokrasi pemerintah daerah maupun pusat tidak sekadar berakar pada persoalan anomali cuaca.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews