TANGERANGNEWS.com-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten menyosialisasikan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Sosialisasi dalam rangka menekan kasus stunting bersama mitra kerja dari Komisi IX DPR RI tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falahiyah Asttari Kampung Cirumpak, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang pada Selasa, 8 November 2022.
Sekertaris BKKBN Provinsi Banten Yudha Ganda Putra mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Tangerang.
"Kabupaten tangerang itu masih punya angka prevalensi dengan angka 23,3%, terbesar itu di Kabupaten Pandeglang," tuturnya kepada TangerangNews.com, Rabu, 9 November 2022.
Menurut dia, pihaknya mengutus Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk menekan kasus stunting.
"Alhamdulilah Kabupaten Tangerang masih di bawah rata-rata provinsi yaitu 24,5%, namun kita masih punya PR di tahun 2024 Bapak Presiden mengamanatkan maksimal di angka 14% untuk angka prevalensi di seluruh indonesia," katanya.
Dia berharap agar para stakeholder dan pengambil kebijakan turut fokus dan andil dalam memberikan dukungan untuk percepatan penurunan Stunting.
"Secara kebijakan para stakeholder atau pengambil kebijakan termasuk anggota legislatif DPR RI turut memberikan fokus dan dukungan terhadap upaya percepatan penurunan stunting, salah satunya dalam hal penyediaan sarana dan juga dana BOKB," ungkapnya.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
TODAY TAG
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan internal dan tata kelola birokrasi guna mencegah potensi kecurangan (fraud) di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Masyarakat Kota Tangerang dapat memanfaatkan berbagai keringanan pajak daerah dengan potongan hingga 45 persen dalam Program Pesta Diskon Kemerdekaan yang berlangsung mulai 3 hingga 31 Agustus 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews