TANGERANGNEWS.com-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Banten menyosialisasikan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
Sosialisasi dalam rangka menekan kasus stunting bersama mitra kerja dari Komisi IX DPR RI tersebut berlangsung di Pondok Pesantren Al-Falahiyah Asttari Kampung Cirumpak, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang pada Selasa, 8 November 2022.
Sekertaris BKKBN Provinsi Banten Yudha Ganda Putra mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Tangerang.
"Kabupaten tangerang itu masih punya angka prevalensi dengan angka 23,3%, terbesar itu di Kabupaten Pandeglang," tuturnya kepada TangerangNews.com, Rabu, 9 November 2022.
Menurut dia, pihaknya mengutus Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk menekan kasus stunting.
"Alhamdulilah Kabupaten Tangerang masih di bawah rata-rata provinsi yaitu 24,5%, namun kita masih punya PR di tahun 2024 Bapak Presiden mengamanatkan maksimal di angka 14% untuk angka prevalensi di seluruh indonesia," katanya.
Dia berharap agar para stakeholder dan pengambil kebijakan turut fokus dan andil dalam memberikan dukungan untuk percepatan penurunan Stunting.
"Secara kebijakan para stakeholder atau pengambil kebijakan termasuk anggota legislatif DPR RI turut memberikan fokus dan dukungan terhadap upaya percepatan penurunan stunting, salah satunya dalam hal penyediaan sarana dan juga dana BOKB," ungkapnya.
Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah di Banten. Fokus utama pada tingginya angka pemuda dalam kategori NEET atau tidak bekerja (not in employment), tidak bersekolah (education) dan tidak mengikuti pelatihan (training).
TODAY TAG
Sebagai gerbang utama transportasi udara yang beroperasi 24 jam dengan kompleksitas tinggi, Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) melaksanakan rangkaian evaluasi dan penguatan sistem
PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) menyepakati penjajakan awal kerja sama pengembangan jalur MRT Koridor Timur-Barat rute Kembangan- Balaraja dengan PT MRT Jakarta (Perseroda).
Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
