TANGERANG-Persoalan batas lahan bandara yang masuk wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang sampai saat ini masih menjadi persoalan. Padahal, pengelola Bandara Soekarno-Hatta , yakni PT Angkasa Pura II telah mentargetkan akan melakukan perluasan runway ketiga dengan kebutuhan lahan sekitar 840 hektare dan akan selesai pada 2014 mendatang.
Posisi Pemerintah Provinsi Banten dalam persoalan batas lahan bandara ini sebagai mediator dua Pemda, yakni Pemkot Tangerang dan Pemkab Tangerang belum membuahkan hasil. Sebab, Pemkot Tangerang dikatakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Arsid tidak pernah hadir dalam rapat yang digelar oleh mediator tersebut.
“Provinsi menjadi mediator ditunjuk oleh Mendagri. Tetapi, Kota Tangerang tidak pernah hadir, masalahnya seperti itu. Jadi sepihak saja,” kata Arsid, Selasa (24/04/2012).
Padahal menurut Arsid, Pajak Bumi Bangunan (PBB) Bandara Soekarno-Hatta di Kabupaten Tangerang.“Padahal PBB (Pajak Bumi Bangunan) Bandara Soekarno-Hatta atas nama Kabupaten Tangerang. Sekarang itu tanah dan wilayah Kabupaten, kok bisa sementara pajak restoran, reklame dan parkir, pokoknya semua diambil oleh Kota Tangerang,” kata Arsid yang juga tercatat dalam sejarah mantan calon Wali Kota Tangsel itu.
Apakah ini karena batas wilayah yang tidak jelas?”Sebenarnya jelas, Cuma dibuat semu. Padahal Wahidin Halim itu dulu Ketua Tim Batas Wilayah, kenapa dia sekarang lupa setelah jadi Wali Kota,” ujarnya.
“Dasar mereka (Kota Tangerang) hanya punya sertifikat,” katanya. Siapa yang rugi dari persoalan ini? Menurut Arsid, adalah keduanya, yakni Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang karena akhirnya karena permasalahan ini, PT Angkasa Pura II menghentikan dulu pembayaran tersebut.
“Masyarakat jelas dirugikan. Karena saat ini masih buntu, Pemerintah Pusat menyalahkan Provinsi Banten , Provinsi Banten sendiri sudah mendorong tapi ya Kota bersikap seperti itu. Padahal, PT Angkasa Pura II setahun bisa menyetor mencapai Rp55 miliar,” katanya. (DRA)
