TANGERANG-Kampanye putaran kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang nomor urut 1 Harry Mulya Zein (HMZ)-Iskandar Zulkarnain digelar di Lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang, Kamis (22/8).
Kampanye tersebut dihadiri masa pendukung serta kader partai pendukung seperti Partai Hanura, PPP dan PKNU.
Dalam orasinya, HMZ mengatakan bahwa jika dirinya terpilih menjadi wali kota, dia akan menyulap lingkungan kumuh menjadi kawasan hijau. Selain itu juga tidak hanya menggratiskan sekolah negeri, tapi juga sekolah swasta.
“Pemerintah terdahulu yang masih mengemban amanat, ada suatu kecemburuan yang dikelola oleh sekolah swasta dan negeri. Pengamatan saya, orang yang tidak mampu malah masuk ke sekolah swasta, hal ini mengarah ke drop out karena perlu ada tambahan biaya. Jadi APBD perlu mengintervensi ini,” katanya.
Ditanya apakah tidak akan membebani APBD, HMZ mengatakan bahwa, dengan pengelolaan APBD yang baik dia merasa program tersebut bisa direalisasikan.
“APBD bersumber dari rakyat, kita sebagai aparatur harus mengelola dengan baik dan memprioritaskannya untuk rakyat,” ujarnya.
Tak hanya itu, HMZ juga berkomitmen untuk memberantas korupsi di tubuh birokrasi sehingga APBD bisa digunakan dengan maksimal untuk merealisasikan program.
“Saya ingin menciptakan pemerintahan yang anti korupsi. Jadi saya mohon dukungan masyarakat semua,” tukasnya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Irgan Chairul Mahfiz menilai program pendidikan swasta gratis yang dicanangkan HMZ merupakan yang pertama kali dia dengar. Sebelumnya belum ada calon kepala daerah yang memiliki program tersebut.
“Program Ini baru pertama kali lahir dari MHZ, jadi kedepan tidak boleh lagi ada masyarakat yang tidak terlayani kesehatan dan pendidikannya. Jadi saat pencoblosan tanggal 31 Agustus nanti, HMZ tidak boleh kalah, Insyaallah dibawah kepemimpinan HMZ, Kota Tangerang akan besar seperti Jakarta,” ujarnya.
Dia juga menghargai komitmen HMZ untuk tidak korupsi. Menurutnya sikap itu penting untuk membangun pemerintahan dan kota.
“Komitmen untuk tidak memakan uang rakyat dan tidak memakan APBD harus diacungi jempol. Kita harus dukung hal ini,” pungkasnya.
