Connect With Us

Panjangnya Sengketa Pilkada Kota Tangerang Buat Arief Berkemas

Dira Derby | Minggu, 17 November 2013 | 16:56

Arief R Wismansyah usai Paripurna (humas / TangerangNews)


TANGERANG-Arief Rachadiono Wismansyah sejak Sabtu (16/11) sudah tak menjadi pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Tangerang karena massa jabatan Plt telah habis waktunya. Kini Kota Tangerang dipimpin Plt Sekda Kota Tangerang Rachmansyah, sebagai pelaksana harian (Plh).

Kekosongan jabatan tersebut terjadi lantaran sengketa Pilkada Kota Tangerang yang begitu panjang di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga  belum juga berakhir pada putusan.  Arief pun sudah mengemasi barang-barangnya dari ruangan dia sebagai wakil wali kota Tangerang.

“Ya saya sudah berkemas-kemas, mau bagaimana lagi. Proses Pilkada ini paling panjang dilalui. Sebelumnya sudah sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sudah juga di PTUN, saat ini menunggu putusan MK, kalau melihat jadwalnya akan kembali sidang pada Selasa (19/11) nanti,” ujar Arief kepada wartawan, Minggu (17/11).

Arief mengatakan, kondisi tanpa pemimpin seperti ini yang menjadi korban adalah masyarakat. Karena tentu jabatan Plt atau Plh memiliki keterbatasan kewenangan.  “Saya pikir harus ada langkah-langkah konstitusi yang harus segera diambil bangsa ini, agar ada kepastian hokum tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat,” terangnya.

Dirinya juga mengaku kerap ditanya oleh beberapa pejabat dan mantan pejabat di Banten. Seperti Wakil Gubernur Banten Rano Karno, Bupati Tangerang Zaki Iskandar dan mantan Wakil Gubernur HM Masduki serta Ismet Iskandar mantan Bupati Tangerang.

“Mereka bertanya, kenapa ini Kota Tangerang? saya bilang ini lah demokrasi di Kota Tangerang, kita emang selalu jadi barometer. Ya ini akan jadi pembelajaran untuk  daerah lain,” terangnya.

Arief berharap,  pihak-pihak yang mencalonkan diri dengan gerbongnya, harus kembali ke semangat awal ketika akan berkompetisi mencalonkan diri menjadi pasangan wali kota dan wakil wali kota Tangerang. “Harusnya siap kalah siap menang, kalau disertai syahwat, tidak akan pernah ada habisnya. Bahwa jangan sampai kepentingan pribadi, kelompok atau golongan mengalahkan kepentingan masyarakat Kota Tangerang,” terangnya.  

 Meski begitu, Arief mengatakan, semua merupakan bagian dari dinamika politik. Dirinya berharap semua hakim di MK bisa memberikan putusan yang sesuai. Apalagi, amar putusan MK tidak ada yang menyangkut dengan pasangan Arief-Sachrudin. “Kembali ditangkan hakim MK,  apakah berpihak kepada masyarakat?  apakah hanya kepada golongan saja?” ujarnya.
 
Dirinya juga menyangkal jika telah letih dengan perjalanan panjang tersebut. Menurutnya, semua merupakan bagian dari konsekuensi mengikuti Pilkada. “Jadi kalau dibilang letih, ya mungkin tidak. Yang ada disekeliling saya saja kali yang letih.? Tapi saya tetap yakin saya pasti menang. Karena kan  sudah dipilih, tinggal dilegitimasi saja,” ujarnya. 
SPORT
Prediksi Skor Barito Putera vs Persita BRI Liga 1 2024/2025, Ambisi Pendekar Cisadane Akhiri Kutukan

Prediksi Skor Barito Putera vs Persita BRI Liga 1 2024/2025, Ambisi Pendekar Cisadane Akhiri Kutukan

Jumat, 22 November 2024 | 12:28

Pekan ke-11 lanjutan BRI Liga 1 2024/2025 akan mempertemukan Barito Putera melawan Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Sabtu, 23 November 2024.

HIBURAN
Kenapa Kucing Suka Tidur di Alat Elektronik? Ini Alasannya

Kenapa Kucing Suka Tidur di Alat Elektronik? Ini Alasannya

Jumat, 22 November 2024 | 10:42

Bagi para pemilik kucing, pemandangan kucing yang tidur atau duduk di atas alat elektronik seperti laptop atau komputer tentu sudah sangat familiar.

NASIONAL
Tidak Setiap Daerah Cocok, Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi PPBD Dihapus

Tidak Setiap Daerah Cocok, Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi PPBD Dihapus

Jumat, 22 November 2024 | 16:10

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dihapus. Ia menilai, sistem tersebut tidak cocok diterapkan di semua daerah.

OPINI
Jemput Bola Kejar Pajak, Haruskah?

Jemput Bola Kejar Pajak, Haruskah?

Senin, 18 November 2024 | 14:36

Tidak bisa dimungkiri, dalam sistem kapitalisme sumber pemasukan utama negara didapatkan dari pajak. Maka tidak heran jika akhirnya berbagai cara dilakukan demi menertibkan rakyat dalam membayar pajak

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill