TANGERANGNews.com-Gerbang tol Karang Tengah di ruas tol Jakarta-Tangerang diusulkan akan ditutup oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penyebabnya, karena menyebabkan antrean kendaraan yang cukup panjang, baik dari arah Jakarta maupun Tangerang.
Kepala BPJT Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, ada rencana menutup gerbang tol Karang Tengah.
“Secara garis besarnya, kami sedang mengevaluasi untuk integrasi tol Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak," kata, Kamis (14/7/2016).
Dia menuturkan, keberadaan gerbang tol Karang Tengah selama ini telah menjadi titik perhentian kendaraan yang menyebabkan antrean panjang. Antrean kendaraan biasanya terjadi setiap hari kerja mulai pukul 06.30-11.00 dari arah Tangerang dan pukul 16.00 hingga malam dari arah Jakarta.
Ruas tol Jakarta-Tangerang dikelola oleh PT Jasa Marga, sedangkan ruas tol Tangerang-Merak dikelola oleh PT Marga Mandalasakti (MMS). Dari hasil evaluasi penutupan gerbang tol Karang Tengah, tidak menutup kemungkinan akan ada satu sistem pembayaran di antara kedua badan usaha pengelola jalan tol tersebut.
"Selama ini, gerbang tol kan selalu ada di ujung jalan tol milik sebuah badan usaha. Seperti di Karang Tengah bayar tol, di tol Tangerang-Merak ambil kartu lagi di gerbang tol Cikupa. Mungkin dari evaluasi nanti, bisa dijadikan satu kali pembayaran saja, supaya antrean kendaraan bisa tersebar," tutur Herry.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memulai penyusunan dokumen kriteria kesiapan (readiness criteria), sebagai bagian dari dukungan terhadap rencana pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
TODAY TAG
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berencana menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan, menyusul banyaknya kebakaran dan kekurangan air bersih akibat fenomena El Nino Godzilla yang melanda wilayah tersebut.
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Pemerintah Kabupaten Tangerang (Pemkab) Tangerang akan menindak tegas pelaku pembakaran sampah liar dengan menjerat hukuman penjara 6 bulan atau denda Rp50 Juta.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
