TANGERANGNEWS.com-Rumah Pintar Nyi Mas Melati sebagai fasilitas edukasi politik untuk masyarakat diluncurkan KPU Kota Tangerang, Kamis (20/4/2018). Fasilitas ini juga ditargetkan dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih terutama pada Pilkada Kota Tangerang 2018.
Rumah Pintar ini berada di Kantor KPUD Kota Tangerang Jalan Nyi Mas Melati, Kecamatan Tangerang. Terdapat tiga ruang yang disediakan untuk mengedukasi masyarakat diantaranya ruang galeri, ruang diskusi, dan studio mini.
Ketua KPU Kota Tangerang Sanusi mengatakan, peluncuran dan peresmian Rumah pintar ini merupakan sarana dan prasarana yang disiapkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan politik dan demokrasi di Kota Tangerang.
“Tiga ruangan yang kami sediakan berbeda dengan rumah pintar lainnya,dan ini yang pertama di Indonesia,” ujar Sanusi.
Nantinya, fasilitas ini dibuka dua kali dalam seminggu untuk masyarakat yakni pada hari Selasa dan Kamis. “Bapak ibu bisa mengajak anak-anak serta pelajar untuk datang ke rumah pintar, belajar dan mengetahui terkait kepemiluan,” ujarnya.
Sementara Ketua KPU Banten Agus Supriyatna mengatakan, di Propinsi Banten peresmian rumah pintar Kota Tangerang ini adalah yang ke enam. Keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih terutama di Kota Tangerang.
”Sebelumnya di Kota Tangerang pada tahun 2013 partisipasinya rendah, maka itu diharapkan dapat meningkat. Apalagi 2018 akan ada Pemilukada Pemkot,” katanya.
Komisioner KPU Pusat Pramono Ubaid Tantowi mengatakan Rumah Pintar ini adalah program KPU Pusat dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pemilih,khususnya tahun 2017 ini ditargetkan secara nasional angka pemilih di Daerah mencapai 77,5 persen. “Tiap daerah mengakui target cukup berat namun diharapkan kehadiran rumah pintar dapat meningkatkan partisipasi pemilih,” katanya.
Besarnya arus kendaraan di suatu kawasan dinilai tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur utama bagi pelaku usaha ritel dalam menentukan lokasi ekspansi bisnis.
TODAY TAG
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang berencana menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai tindak lanjut kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang penanganan isu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Queer (LGBTQ).
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Paket internet sekarang tidak cuma soal jumlah gigabyte. Lewat kUotamasya by.U, kamu bisa mendapatkan kuota sekaligus mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perjalanan dengan harga spesial.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
