TANGERANGNEWS.com-Darahnya penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang salah satu unsur penopangnya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Oleh karenanya, Pejabat Sementara (PJs) Wali Kota Tangerang M Yusuf menghimbau kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan kemudahan proses balik nama PBB.
"Karena jika tidak dipermudah, pemkot akan kesulitan terutama jika sudah diperjual belikan tanpa ada proses balik nama. Dengan dimudahkannya proses balik nama PBB, akan memudahkan kita untuk menelusuri objek pajak," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Tangerang Herman Suwarman menyatakan bahwa pemkot menargetkan PBB-P2 di tahun 2018 ini sebesar Rp. 368.000.000.000,- yang merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan asli daerah.
"Hingga bulan April 2018 prosesnya sudah mencapai 61,55%," jelas Herman.
Selain itu, Herman juga memaparkan berbagai kendala yang dialami oleh petugas dalam mengoptimalkan penyampaian dan penagihan PBB-P2 tahun 2018.
"Diantaranya kebiasaan wajib pajak membayar PBB di akhir bulan menjelang jatuh tempo, serta masih adanya wajib pajak yang belum sadar akan kewajibannya membayar PBB," tutur Herman.(RAZ/RGI)
Sejak resmi menjadi kota administratif pada 28 Februari 1993 setelah sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang telah menginjak usia ke-32 pada Jumat, 28 Februari 2025.
TODAY TAG
Lagi dan lagi pelecehan seksual terhadap anak terus saja terjadi. Berulangnya peristiwa ini menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar kesalahan pada oknum, melainkan memang ada yang salah dari pengurusan negara ini.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional pada Selasa, 2 April 2025, waktu setempat.
Puncak arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta Kota Tangerang diperkirakan terjadi pada hari ini, Jumat 28 Maret 2025.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
