Connect With Us

DPRD Akan Cecar Inspektorat Pemkot Tangerang, Ini Alasannya

Achmad Irfan Fauzi | Jumat, 2 November 2018 | 16:45

Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang Agus Setiawan, menanggapi keluhan pedagang pulsa yang melakukan aksi demo di Gedung DPRD setempat terkait kebijakan pembatasan registrasi kartu perdana, Rabu (28/3/2018). (@TangerangNews.com / Achmad Irfan Fauzi)

TANGERANGNEWS.com-Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tangerang Agus Setiawan menekankan bahwa Inspektorat Kota Tangerang harus segera memperketat pengawasan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Hal itu menyusul adanya penahanan Lurah Paninggilan, Kecamatan Ciledug nonaktif, Mas'ud karena tersandung kasus pungutan liar dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Agus mengatakan, pejabat yang tersandung kasus tersebut harus dijadikan sebagai pembelajaran bagi pejabat publik lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

Menurutnya, hal itu bertujuan agar tiada lagi pejabat yang tersandung kasus serupa demi menciptakan pelayanan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

"Terkait yang sudah menjadi hukuman itu menjadi pelajaran buat yang lainnya, jangan sampai ada yang kedua, ketiga dan berikutnya. Intinya apapun program dari pemerintah pusat maupun daerah harus diikuti ketentuannya, jangan disalahgunakan karena ini program untuk rakyat," ujarnya, Jumat (2/10/2018).

Apalagi, belakangan ini juga dikabarkan adanya pejabat Pemerintah Kota Tangerang yang diduga tersandung kasus penjualan aset kelurahan yang saat ini tengah ditangani Kejagung melalui Kejati Banten.

Agus pun enggan berkomentar karena dirinya belum menerima informasi lebih jauh mengenai hal tersebut. "Siapapun yang menjual aset negara harus siap-siap berlawanan dengan hukum," katanya.

Agus menambahkan bahwa pihaknya akan mencecar Inspektorat Kota Tangerang untuk segera memperketat pengawasan terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.

"Komisi 1 akan panggil Inspektorat untuk lebih ketat lagi pengawasan ke semua jajaran pemerintahan sampai ke tingkat Lurah," tandasnya.(RAZ/HRU)

BISNIS
62.360 UMKM Kabupaten Tangerang Terima Dana Bergulir Rp350 Miliar, DPR Minta Anggaran Ditambah

62.360 UMKM Kabupaten Tangerang Terima Dana Bergulir Rp350 Miliar, DPR Minta Anggaran Ditambah

Jumat, 20 November 2026 | 21:43

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menggelontorkan anggaran sebesar Rp350 Miliar melalui program unit pengelola dana bergulir (UPDB), untuk permodalan unit usaha baru para pelaku UMKM di wilayahnya.

BANTEN
162 Warga Baduy Terindikasi TBC dari Hasil Rontgen, Srikandi PLN UID Banten Turun Beri Pendampingan

162 Warga Baduy Terindikasi TBC dari Hasil Rontgen, Srikandi PLN UID Banten Turun Beri Pendampingan

Sabtu, 21 November 2026 | 07:23

Hasil pemeriksaan rontgen terhadap 259 warga di wilayah Baduy, Kabupaten Lebak, pada April 2026 menunjukkan 162 orang memiliki gambaran radiologi yang mengarah pada tuberkulosis (TBC).

NASIONAL
Menaker Minta Perusahaan Rekrut Tenaga Kerja Disabilitas Bukan karena Kasihan

Menaker Minta Perusahaan Rekrut Tenaga Kerja Disabilitas Bukan karena Kasihan

Kamis, 19 November 2026 | 21:05

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong perluasan akses pelatihan dan kesempatan kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

WISATA
Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Bikin Pengunjung Kapok, Gubernur Ingatkan Praktik Getok Harga Bisa Rusak Citra Pariwisata Banten

Kamis, 12 November 2026 | 19:34

Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga masyarakat dalam mengoptimalkan potensi besar pariwisata di Provinsi Banten.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill