TANGERANGNEWS.com-Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) memfasilitasi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Pemerintah Kota Tangerang untuk mendapatkan legalitas terhadap usahanya.

Selain memberikan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di bidang ekonomi kreatif kepada Kementerian Hukum dan Ham, Bekraf juga memberikan sosialisasi terkait pentingnya legalitas ini di Ballroom Hotel Novotel, Kota Tangerang, Kamis (4/4/2019).

Deputi Fasilitasi HKI dan Regulasi Bekraf Ari Juliano Gema mengatakan, pihaknya terus mendorong pelaku ekonomi kreatif di Indonesia untuk tumbuh baik dengan harapan dapat menggantikan pengeluaran negara melalui minyak dan gas (migas). 

Sebab, bangsa Indonesia sudah tidak bisa lagi menggantungkan kehidupannya dalam migas lantaran persediaannya kian menipis.

"Pelaku ekonomi kreatif adalah sumber ekonomi baru, karena sumbernya adalah sumber daya manusia. Itu lah kemudian mereka menghasilkan produk dan produknya harus dilindungi HKI," ujarnya.

Ari menjelaskan, para ekonomi kreatif penting memiliki legalitas HKI untuk melindungi usahanya di mata hukum dan memiliki nilai jual terhadap produknya karena produk tanpa HKI hanya sebatas komoditas.

Ia mengumpamakan, produk usaha kopi tanpa logo hanya dibanderol dengan harga terjangkau dibanding produk kopi yang memiliki legalitas HKI yang tentu lebih memiliki nilai jual. Padahal, produknya sama-sama kopi.

"Misalnya nih kopi, yang tidak ada logonya itu harganya cuma Rp15 ribu. Kalau Starbucks Rp45 ribu. Padahal isinya sama-sama kopi tapi kenapa nilainya berbeda. Makanya inilah HKI yang bisa dapat nilai tambah, bukan hanya terlindungi secara hukum tapi juga punya identitas yang baik," papar Ari.

Ari melanjutkan, pelaku usaha yang terdaftar dalam HKI sangat sedikit. Berdasarkan data Bekraf, dari 8,2 juta pelaku usaha, hanya 11 persen yang memiliki legalitas HKI.

Kendala yang membuat minimnya angka legalitas HKI ini, kata dia, karena para pelaku usaha tidak memahami HKI, kesulitan untuk mengurusnya dan menanam aggapan bahwa biaya daftar HKI adalah beban.

"Ini suatu bentuk perhatian kita dengan memberikan fasilitasi dan sosialisasi supaya mereka menyadari, agar kedepan harus paham bahwa biaya pengeluaran HKI itu bukan beban tapi investasi," jelasnya.

Ari menambahkan, fasilitasi HKI oleh Bekraf ini telah diselenggarakan selama tiga kali dalam tiga tahun. Tahun pertama sudah memfasilitasi sebanyak 800 pelaku usaha, tahun kedua 1.000 pelaku usaha dan tahun ini ditargetkan 620 pelaku usaha yang terdaftar dalam HKI.

"Ini sepenuhnya dibiayai Bekraf yang fasilitasnya mencakup dua hal yaitu administrasi dan finansial. Jadi semuanya ditanggung negara bahwa mereka urus ini gratis. Biasanya biaya HKI itu Rp2 juta, kalau dia pelaku UKM biayanya sekitar Rp600 ribu," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Sayuti menyambut baik fasilitasi ini dalam mengembangkan aktivitas UKM di Kota Tangerang.

Berdasarkan data, kata dia, terdapat 11 ribu pelaku UMKM dan sekitar 7 ribu sampai 8 ribu pedagang kaki lima di Kota Tangerang. Dari data tersebut, pelaku ekonomi kreatif sebanyak 5 ribu. Sementara yang terdaftar dalam HKI hanya 120 pelaku usaha.

"Kalau liat HKI memang masih sedikit dan perlu waktu untuk menyelesaikannya, yang dilaksanakan Bekraf ini pun bisa mengurangi beban kami. Jadi kalau ditambah hari ini jika lulus HKI ada 200 pelaku usaha yang terdaftar," katanya.

Berdasarkan pengamatan dia, menurut Sayuti, sesungguhnya konsumen lebih berminat dengan produk yang dilengkapi PIRT dan Halal. Oleh karena itu, ia juga mendorong Bekraf selain memfasilitasi HKI, juga memfasilitasi dua hal tersebut.(RAZ/RGI)