Connect With Us

Fitra Sebut Serapan Anggaran Pemkot Tangerang Lamban

Achmad Irfan Fauzi | Senin, 11 November 2019 | 18:48

Manager Advokasi Seknas Fitra, Ervyn Kaffah. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi)

TANGERANGNEWS.com—LSM Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menyebut serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tahun 2019 lamban.

Manager Advokasi Seknas Fitra, Ervyn Kaffah mengungkapkan, berdasarkan data LKPP, serapan anggaran Pemkot Tangerang hingga Akhir Oktober 2019 baru mencapai 50,81 persen.

Jika dibandingkan dengan target yang disusun oleh Pemkot, terjadi deviasi yang sangat besar mencapai 34,02 persen.

Menurutnya, serapan anggaran dan progres fisik kegiatan APBD adalah indikator sederhana yang dapat digunakan untuk menilai kinerja sebuah pemerintahan.

"Publik bisa menilai kinerja pimpinan pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa dan birokrasi yang dipimpinnya dengan melihat progres serapan anggaran daerah ini. Kalau serapan anggarannya lelet, itu gambaran pemerintahan yang lamban bekerja," ujarnya saat dikonfirmasi TangerangNews, Senin (11/11/2019).

Ervyn menuturkan, serapan anggaran yang lamban menunjukkan bahwa masih belum efektifnya kinerja sistem pengendalian kegiatan APBD di Kota Tangerang.

"Dengan mengecualikan adanya praktek perencanaan yang buruk, maka leletnya serapan anggaran ini menggambarkan pengendalian kegiatan APBD belum berjalan dengan baik," ungkapnya.

Ia menilai serapan anggaran Pemkot Tangerang relatif normal pada triwulan pertama. Namun, pada triwulan kedua dan ketiga justru lamban.

"Jadi, mesin birokrasi di Tangerang ini seperti mobil yang tak punya gas, tak juga naik kecepatannya," ujarnya.

Ia pun menyarankan, agar pejabat terkait di lingkungan Pemkot Tangerang melakukan analisis mendalam mengenai sebab leletnya serapan anggaran daerah ini.

Karena selain menggambarkan kinerja yang belum memuaskan, kata dia, dampak leletnya serapan anggaran dapat berakibat pelaksanaan proyek akan menumpuk pada akhir tahun.

Hal ini menurut dia dapat berkonsekuensi rendahnya ketelitian dalam pelaksanaan pekerjaan (kualitas barang jasa yang dihasilkan) dan rentan korupsi.

"Hal yang sudah pasti terjadi adalah adanya kerugian yang ditanggung publik, karena fasilitas pelayanan publik yang diadakan atau dibangun terlambat dinikmati oleh masyarakat," paparnya.

Pada tahun 2019 ini anggaran Pemkot Tangerang senilai Rp5,002 triliun, terdiri atas  belanja tidak langsung (BTL) mencapai Rp1,571 triliun dan belanja langsung (BL) sebesar Rp3,430 triliun.(MRI/RGI)

NASIONAL
WFH ASN dan Swasta Tinggal Tunggu Pengumuman, Skemanya Disiapkan 1 Hari Seminggu

WFH ASN dan Swasta Tinggal Tunggu Pengumuman, Skemanya Disiapkan 1 Hari Seminggu

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:27

Pemerintah memastikan kebijakan work from home (WFH) untuk aparatur sipil negara (ASN) dan karyawan swasta sudah diputuskan.

TANGSEL
Pemkot Tangsel Terapkan WFH Sampai 30 Maret, Kinerja ASN Dipantau Lewat Sistem Digital

Pemkot Tangsel Terapkan WFH Sampai 30 Maret, Kinerja ASN Dipantau Lewat Sistem Digital

Kamis, 26 Maret 2026 | 20:39

Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) resmi menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga 30 Maret 2026.

KOTA TANGERANG
Update Harga Bahan Pokok Pasca Lebaran 2026 di Kota Tangerang, Ini Daftarnya

Update Harga Bahan Pokok Pasca Lebaran 2026 di Kota Tangerang, Ini Daftarnya

Kamis, 26 Maret 2026 | 20:50

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memastikan harga komoditas pangan pokok usai Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah terpantau stabil.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill