TANGERANGNEWS.com—LSM Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menyebut serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tahun 2019 lamban.

Manager Advokasi Seknas Fitra, Ervyn Kaffah mengungkapkan, berdasarkan data LKPP, serapan anggaran Pemkot Tangerang hingga Akhir Oktober 2019 baru mencapai 50,81 persen.

Jika dibandingkan dengan target yang disusun oleh Pemkot, terjadi deviasi yang sangat besar mencapai 34,02 persen.

Menurutnya, serapan anggaran dan progres fisik kegiatan APBD adalah indikator sederhana yang dapat digunakan untuk menilai kinerja sebuah pemerintahan.

"Publik bisa menilai kinerja pimpinan pemerintahan yang saat ini sedang berkuasa dan birokrasi yang dipimpinnya dengan melihat progres serapan anggaran daerah ini. Kalau serapan anggarannya lelet, itu gambaran pemerintahan yang lamban bekerja," ujarnya saat dikonfirmasi TangerangNews, Senin (11/11/2019).

Ervyn menuturkan, serapan anggaran yang lamban menunjukkan bahwa masih belum efektifnya kinerja sistem pengendalian kegiatan APBD di Kota Tangerang.

"Dengan mengecualikan adanya praktek perencanaan yang buruk, maka leletnya serapan anggaran ini menggambarkan pengendalian kegiatan APBD belum berjalan dengan baik," ungkapnya.

Ia menilai serapan anggaran Pemkot Tangerang relatif normal pada triwulan pertama. Namun, pada triwulan kedua dan ketiga justru lamban.

"Jadi, mesin birokrasi di Tangerang ini seperti mobil yang tak punya gas, tak juga naik kecepatannya," ujarnya.

Ia pun menyarankan, agar pejabat terkait di lingkungan Pemkot Tangerang melakukan analisis mendalam mengenai sebab leletnya serapan anggaran daerah ini.

Karena selain menggambarkan kinerja yang belum memuaskan, kata dia, dampak leletnya serapan anggaran dapat berakibat pelaksanaan proyek akan menumpuk pada akhir tahun.

Hal ini menurut dia dapat berkonsekuensi rendahnya ketelitian dalam pelaksanaan pekerjaan (kualitas barang jasa yang dihasilkan) dan rentan korupsi.

"Hal yang sudah pasti terjadi adalah adanya kerugian yang ditanggung publik, karena fasilitas pelayanan publik yang diadakan atau dibangun terlambat dinikmati oleh masyarakat," paparnya.

Pada tahun 2019 ini anggaran Pemkot Tangerang senilai Rp5,002 triliun, terdiri atas  belanja tidak langsung (BTL) mencapai Rp1,571 triliun dan belanja langsung (BL) sebesar Rp3,430 triliun.(MRI/RGI)