Connect With Us

Warga Benda Ngeluh Ganti Untung Tak Ok , Ketua DPRD Ngadu ke Jokowi

Achmad Irfan Fauzi | Senin, 9 Maret 2020 | 20:38

Warga terdampak pembangunan Tol JORR II mengeluhkan penetapan ganti untung lahan ke Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo. (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com–Sejumlah warga Kampung Baru, Benda, Kota Tangerang mengeluhkan penetapan harga pembebasan tanah dalam pembangunan Tol JORR II, Kunciran-Bandara Soetta ke DPRD Kota Tangerang, Senin (9/3/2020). 

Keluhan mereka diterima Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo di ruang Fraksi PDIP gedung DPRD Kota Tangerang. 

Sebagai Ketua DPC PDIP Kota Tangerang, Gatot mengaku akan menyampaikan permasalahan ini ke tingkat nasional, bahkan meneruskan aduan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Ya kita akan sampaikan, ini kan mereka menganggap ada ketidakadilan," kata Gatot. 

Meski begitu, Gatot mengaku tidak sedikitpun untuk menghambat proyek nasional. Yang diinginkan hanyalah berjalannya proyek nasional dengan baik. Sehingga citra pemerintahan Jokowi tidak dinilai buruk. 

"Citra pemerintah pusat ini baik, bahwa memang tidak ada diskriminasi terkait harga," ucap Gatot. 

Saat ini pihaknya masih menunggu laporan secara tertulis dari para warga. Sebab, dalam hearing dengan warga, mereka masih menyampaikan aspirasi secara lisan. Nantinya, DPRD juga akan membahas permasalahan tersebut di tingkat komisi. 

"Kita sudah sampaikan buat surat secara resmi, buat kronologisnya, kalau memang hasil pembedahan temen-temen akomisi I harus dipanggil pihak-pihak terkait, ya akan dipanggil," tegasnya.

Salah seorang warga Kampung Baru, Dedy Sutrisno mengatakan, pihaknya hanya meminta hadirnya keadilan dari pemerintah. Pasalnya, terdapat perbedaan harga tanah per meter dalam ganti untung. 

"Ada ketimpamgan,  dalam satu RT ada yang berbeda harganya. Kami dihargai Rp2,6 juta, tetangga kami ada yang Rp7,3 juta, bahkan ada yang Rp10,5 juta," katanya. 

Dia berharap agar Pemerintah Pusat dapat mendengar keluh kesah mereka.  

"Yang penting kami punya rumah kemudian digusur ya harus punya rumah lagi. Kalau dengan harga Rp2,6 juta permeter ya diwilayah kami sudah tidak kebeli rumah lagi," pungkasnya.

Sebelum mengadu ke DPRD Kota Tangerang, para warga terdampak pembangunan proyek nasional itu berunjuk rasa di kantor Pengadilan Negeri Tangerang pada Kamis (5/3/2020) lalu.  Mereka datang untul mendengarkan sidang gugatan. Namun, merela kalah dalam sidang tersebut. Mereka lalu berunjuk rasa ke kantor BPN Kota Tangerang. Hingga kini, mereka belum mendapatkan kepastian. (RMI/RAC)

KOTA TANGERANG
Polisi Ciduk Pengedar Etomidate Sistem Tempel di Apartemen Tangerang, Puluhan Cartridge Disita

Polisi Ciduk Pengedar Etomidate Sistem Tempel di Apartemen Tangerang, Puluhan Cartridge Disita

Sabtu, 5 September 2026 | 22:59

Kasus peredara narkotika jenis etomidate di Tangerang, kembali terbongkar. Kali ini, seorang pria berinisial A, 33, ditangkap Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya di kawasan Karang Tengah, Kota Tangerang.

PROPERTI
Sinar Mas Land Luncurkan Klaster Mewah Gaya American Classic Mulai Rp1,3 Miliar

Sinar Mas Land Luncurkan Klaster Mewah Gaya American Classic Mulai Rp1,3 Miliar

Kamis, 3 September 2026 | 19:03

Pasar rumah tapak di kawasan Jabodetabek menunjukkan daya tahan yang positif sepanjang tahun 2026. Berdasarkan riset Leads Property, penjualan rumah tapak di wilayah ini mencapai 2.585 unit pada kuartal II 2026

TANGSEL
Tangani Abu Vulkanik, BNPB Siapkan Armada Modifikasi Cuaca di Bandara Pondok Cabe Tangsel

Tangani Abu Vulkanik, BNPB Siapkan Armada Modifikasi Cuaca di Bandara Pondok Cabe Tangsel

Minggu, 6 September 2026 | 16:16

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil langkah cepat untuk mengatasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, Banten di sejumlah wilayah.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill