Connect With Us

4.800 Napi se-Banten Diusulkan Dapat Remisi HUT RI

Achmad Irfan Fauzi | Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:09

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Raden Andika Dwi Prasetya. (TangerangNews.com / Achmad Irfan Fauzi)

 

TANGERANGNEWS.com-Perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-75 tinggal menghitung hari. Momentum ini menjadi kabar baik bagi para warga binaan pemasyarakatan atau narapidana.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Raden Andika Dwi Prasetya mengatakan pihaknya telah mengusulkan jumlah nadapidana yang akan mendapatkan remisi pada hari kemerdakaan.

"Ya, sudah kami usulkan untuk narapidana yang akan diberikan hak pengurangan masa hukuman atau dikenal dengan remisi," ujarnya saat ditemui di Lapas Kelas IIA Tangerang, Selasa (11/8/2020). 

Menurutnya, ada 4.800 narapidana se-Provinsi Banten yang diusulkan menerima remisi umum, karena dianggap telah memenuhi persyaratan pengurangan masa hukuman. "Di bulan Agustus itu remisi umum," jelasnya. 

Namun, Andika tak merinci remisi umum tersebut karena sifatnya masih pengusulan. Dia menambahkan, variasi remisi umum akan diperoleh narapidana sesuai dengan lamanya mereka telah menjalani masa hukuman. "Pastinya bervariasi," pungkasnya.(RMI/HRU)

BANDARA
Polres Bandara Soetta Bongkar Lab Tembakau Sintetis, Bahan Baku dari China, Nilai Produksi Capai Rp1 Miliar

Polres Bandara Soetta Bongkar Lab Tembakau Sintetis, Bahan Baku dari China, Nilai Produksi Capai Rp1 Miliar

Selasa, 10 November 2026 | 18:18

Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) membongkar jaringan tindak pidana narkotika jenis clandestine laboratory (laboratorium gelap) pembuatan tembakau sintetis.

OPINI
Ketika Politik Kita Lebih Gelap dari Drama Korea di Bulan Pahlawan

Ketika Politik Kita Lebih Gelap dari Drama Korea di Bulan Pahlawan

Selasa, 10 November 2026 | 21:41

Bagi para penikmat serial drama Korea bertema politik dan hukum—seperti Stranger (Secret Forest), Chief of Staff, atau Designated Survivor: 60 Days—adegan ruang gelap yang dipenuhi monitor, perwira tinggi yang saling melirik penuh rahasia

NASIONAL
MUI Tetapkan Fatwa Haram Penggunaan hingga Perdagangan Vape

MUI Tetapkan Fatwa Haram Penggunaan hingga Perdagangan Vape

Selasa, 10 November 2026 | 19:22

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan bahwa penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape berstatus hukum haram.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill