Connect With Us

Pemerintah Pusat Didesak Respons Tuntutan Warga Gusuran Tol JORR II

Rangga Agung Zuliansyah | Selasa, 15 Desember 2020 | 21:32

Warga yang terdampak pembangunan tol JORR II, saat menggeruduk ke kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (15/12/2020). (@TangerangNews / Rangga A Zuliansyah)

TANGERANGNEWS.com-Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Kota Tangerang Adib Miftahul menanggapi aksi demo warga Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda ke Pemerintah Kota Tangerang sebagai wujud kekecewaan atas ganti rugi lahan untuk pembangunan Jalan Tol JORR II ruas Cengkareng-Batuceper-Kunciran.

Adib mendesak pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR bergerak cepat merespons aksi warga Jurumudi, mengingat Pemkot Tangerang tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga pasar atas lahan tempat tinggal mereka, melainkan oleh tim appraisal dari Kementerian PUPR. 

"Sejatinya Pemkot Tangerang tak memiliki kewenangan untuk mengabulkan keinginan warga. Sebab semua diputuskan oleh tim apprasial," ungkap Adib, Selasa (15/12/2020).

Kini tim apprasial harus melakukan proses penghitungan ulang agar harapan warga ini bisa diakomodir.

Adib menilai, aksi yang dilakukan oleh warga tersebut sebagai bentuk harapan warga kepada Pemerintah Daerah untuk membantu menyelesaikan masalah yang tak kunjung menemui titik terang. 

"Namun harus dipahami warga, keputusan akhir berada di Pemerintah Pusat, bukan di Pemda karena Pemda hanya sebagai fasilitator," ujarnya.

Selain itu, Adib juga mendesak agar Kementerian PUPR mampu bertindak cepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memperhatikan berbagai aspek.

Tentunya agar aset yang dimiliki warga hilang begitu saja atau nilai yang diterima tak sesuai harapan.

"Warga memiliki aset tersebut untuk hidup, jangan sampai hilang. Jadi harus diperhatikan lagi sesuai dengan kebutuhan kedepannya dan tak kehilangan tempat tinggal," tegasnya.

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman menjelaskan Pemkot telah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait masalah pembayaran lahan untuk proyek pembangunan Jalan Tol Bandara atau JORR II tersebut.

"Siang ini sudah disampaikan melalui Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat Kemensetneg untuk disampaikan ke Presiden," ungkapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya pada tanggal 2 September 2020 telah dilakukan eksekusi pengosongan dan penyerahan lahan sesuai surat ketua Pengadilan Negeri (PN) Tangerang per 8 Mei 2020 nomor 21/PEN.EKS.2020PN.TNG Jo. Nomor. 161/PDT.P.CONS./2019/PN.TNG.

Hingga hari kedua aksi, Selasa (15/12/2020), warga tetap memaksa untuk dapat bertemu dengan Wali Kota hingga memasuki kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.

Walaupun telah ditemui oleh Kasatpol PP Kota Tangerang serta Bagian Hukum Pemkot Tangerang yang menjelaskan duduk perkara tapi justru ditolak oleh warga.

Adapun lahan yang dikosongkan tersebut untuk pembangunan jalan bebas hambatan, perkotaan dan fasilitas Jalan Daerah satuan kerja pengadaan tanah jalan tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran dan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). (RAZ/RAC)

BANDARA
6 April Puncak Arus Mudik Lebaran di Bandara Soetta, Diprediksi Capai 188.795 Penumpang

6 April Puncak Arus Mudik Lebaran di Bandara Soetta, Diprediksi Capai 188.795 Penumpang

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:54

Arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Kota Tangerang akan berlangsung selama 18 hari tanggal 3-18 April 2024.

KOTA TANGERANG
Polsek Karawaci Beri Santunan dan Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu

Polsek Karawaci Beri Santunan dan Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu

Kamis, 28 Maret 2024 | 12:47

Polsek Karawaci, Polres Metro Tangerang Kota, menggelar acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim-piatu, dalam upaya mempererat hubungan antara Kepolisian dengan masyarakat setempat.

AYO! TANGERANG CERDAS
Terbatas hingga 31 Mei, Simak Syarat dan Cara Daftar Pra PPDB SD 2024 Kota Tangerang

Terbatas hingga 31 Mei, Simak Syarat dan Cara Daftar Pra PPDB SD 2024 Kota Tangerang

Kamis, 28 Maret 2024 | 12:29

Pemerintah Kota Tangerang telah membuka pendaftaran Pra Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran baru. Tahap ini merupakan bagian dari proses PPDB yang harus diikuti.

TOKOH
Mengenal Baden Powell dan Sejarah Dicetuskannya Pramuka

Mengenal Baden Powell dan Sejarah Dicetuskannya Pramuka

Kamis, 22 Februari 2024 | 15:37

Praja Muda Karana atau Pramuka merupakan gerakan kepanduan paling populer yang dicetuskan oleh Baden Powell.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill