TANGERANGNEWS.com—DPRD Kota Tangerang menginginkan persoalan warga dengan pemerintah pusat terkait ganti biaya pembebasan lahan untuk proyek tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR) di Kecamatan Benda, Kota Tangerang bisa segera tuntas.
"Kita berharap mediasi secara kekeluargaan, manusiawi, sehingga ini bisa clear," ujar Turidi Susanto, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang setelah mediasi dengan pihak perwakilan warga, BPN, JKC, dan Kementerian PUPR di kantor DPRD Kota Tangerang, Rabu (16/12/2020).
Turidi menambahkan DPRD dan Pemkot Tangerang mendukung pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) tersebut.
Adapun persoalan ganti pembebasan lahan yang kini dalam proses konsinyasi di Pengadilan Negeri Tangerang diharapkan bisa selesai.
Dia menyebut gugatan yang dilayangkan warga terkait tidak sesuainya harga pembebasan lahan bisa menemukan titik temu secepatnya.
"Kita pun sudah membentuk dan membuat materi gugatan dan alhamdulilah pengadilan memberikan sloting untuk mediasi antara penggugat dan tergugat. Dan memang ini masih belum titik temu ya. Dan kita harapin dalam secepatnya ada titik temu," katanya.
DPRD juga ingin diadakannya tim appraisal baru, karena nilai yang ditawarkan pemerintah pusat sebagai kompensasi dinilai tak adil.
"Harapannya adalah, solusi. Karena kalau melihat dari segi rupiah kan itu harga 3-4 tahun lalu Rp2,6 juta. Pasti di 2020 ada perubahan berharap seperti itu," katanya.
Maka setelah mediasi, DPRD mengharapkan terdapat kesepatakan untuk menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan appraisal yang disepakati bersama.
"Kita berharap ada appresial bersama yang disepakati kedua belah pihak sehingga harganya jelas," pungkasnya. (RED/RAC)
Sejumlah pimpinan media lokal menolak wacana sentralisasi kompensasi penggunaan konten berita melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
TODAY TAG
Solana memasuki akhir 2026 dengan sejumlah katalis yang dapat menentukan arah harga SOL. Pertumbuhan ekosistem, aktivitas jaringan, pengembangan aplikasi terdesentralisasi, serta kondisi pasar kripto menjadi faktor fundamental yang perlu
Orang tua mana yang tidak hancur hatinya, ketika melihat anaknya tersakiti? Terlebih jika peristiwa menyakitkan itu terjadi di lingkungan sekolah, tempat yang semestinya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, bertumbuh
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
