Connect With Us

DPRD Tangerang Ingin Persoalan Warga Vs Pemerintah terkait Proyek Tol Tuntas

Achmad Irfan Fauzi | Rabu, 16 Desember 2020 | 18:02

Warga yang terdampak pembangunan tol JORR II saat menggeruduk ke kantor DPRD Kota Tangerang, Rabu (16/12/2020). (@TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi )

TANGERANGNEWS.com—DPRD Kota Tangerang menginginkan persoalan warga dengan pemerintah pusat terkait ganti biaya pembebasan lahan untuk proyek tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR) di Kecamatan Benda, Kota Tangerang bisa segera tuntas. 

"Kita berharap mediasi secara kekeluargaan, manusiawi, sehingga ini bisa clear," ujar Turidi Susanto, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang setelah mediasi dengan pihak perwakilan warga, BPN, JKC, dan Kementerian PUPR di kantor DPRD Kota Tangerang, Rabu (16/12/2020). 

Turidi menambahkan DPRD dan Pemkot Tangerang mendukung pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) tersebut. 

Adapun persoalan ganti pembebasan lahan yang kini dalam proses konsinyasi di Pengadilan Negeri Tangerang diharapkan bisa selesai. 

Dia menyebut gugatan yang dilayangkan warga terkait tidak sesuainya harga pembebasan lahan bisa menemukan titik temu secepatnya. 

"Kita pun sudah membentuk dan membuat materi gugatan dan alhamdulilah pengadilan memberikan sloting untuk mediasi antara penggugat dan tergugat. Dan memang ini masih belum titik temu ya. Dan kita harapin dalam secepatnya ada titik temu," katanya. 

DPRD juga ingin diadakannya tim appraisal baru, karena nilai yang ditawarkan pemerintah pusat sebagai kompensasi dinilai tak adil. 

"Harapannya adalah,  solusi. Karena kalau melihat dari segi rupiah kan itu harga 3-4 tahun lalu Rp2,6 juta. Pasti di 2020 ada perubahan berharap seperti itu," katanya. 

Maka setelah mediasi, DPRD mengharapkan terdapat kesepatakan untuk menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan appraisal yang disepakati bersama. 

"Kita berharap ada appresial bersama yang disepakati kedua belah pihak sehingga harganya jelas," pungkasnya. (RED/RAC)

BANTEN
Dua Truk Ekspedisi Kepergok Angkut 8,2 Juta Batang Rokok Ilegal di Pelabuhan Merak, Nilainya Rp12,6 Miliar

Dua Truk Ekspedisi Kepergok Angkut 8,2 Juta Batang Rokok Ilegal di Pelabuhan Merak, Nilainya Rp12,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 21:30

Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten bersama Bea Cukai Merak menggagalkan upaya peredaran 8.262.000 batang rokok ilegal bernilai miliaran rupiah di kawasan Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni, Kamis 11 Juni 2026.

TANGSEL
Aplikasi E-PKK Tangsel Dilirik Penyangga IKN untuk Akselerasi Digital

Aplikasi E-PKK Tangsel Dilirik Penyangga IKN untuk Akselerasi Digital

Minggu, 14 Juni 2026 | 18:49

Aplikasi E-PKK dan E-Dasawisma Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) menjadi percontohan nasional.

OPINI
Merindukan Rumah di Bawah Naungan Syariah

Merindukan Rumah di Bawah Naungan Syariah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:20

Berbagai kasus kejahatan dan kekerasan justru datang dari tempat yang seharusnya memberikan perlindungan. Baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri maupun orang lain.

BISNIS
Atasi Masalah Hama di Rumah dan Tempat Usaha, ecoCare Pest Padukan Konsep P.E.S.T dan Teknologi Modern

Atasi Masalah Hama di Rumah dan Tempat Usaha, ecoCare Pest Padukan Konsep P.E.S.T dan Teknologi Modern

Jumat, 12 Juni 2026 | 13:16

Gangguan hama di rumah maupun area bisnis bukan sekadar mengurangi kenyamanan, tetapi juga dapat menimbulkan risiko kesehatan serta merusak struktur bangunan.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill