Connect With Us

Ketua RT di Kota Tangerang Tidak Dapat Insentif Jika Lalai Tekan Penyebaran COVID-19

Achmad Irfan Fauzi | Rabu, 17 Februari 2021 | 09:58

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah. (TangerangNews / Achmad Irfan Fauzi)

TANGERANGNEWS.com—Para ketua RT dan RW yang lalai dalam menerapkan program program Kampung Tangguh Jaya Siaga Corona di Kota Tangerang bakal tak dapat insentif. 

Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Rabu (17/2/2021). Menurutnya, Pemkot Tangerang optimis program Kampung Tangguh Jaya Siaga Corona mampu menekan angka penyebaran COVID-19. 

"Pemberian insentif bisa ditunda, karena pandemi COVID-19 ini adalah tanggung jawab bersama dan kita harus sama sama bekerja sama untuk dapat keluar dari pandemi ini," pungkas Arief.

Kondisi terkini penyebaran COVID-19 di Kota Tangerang, di mana dari sebanyak 5.177 RT, 204 RT diantaranya berstatus sebagai zona kuning penyebaran COVID-19. Hal ini berdasarkan tolak ukur PPKM berbasis mikro dari Pemerintah Pusat.

"Alhamdulillah, saat ini tidak ada RT yang statusnya zona oranye dan merah," ujar Arief di Puspemkot Tangerang.

Arief mengharapkan komitmen bersama dari seluruh pengurus RT dan RW yang ada di wilayah untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19, melalui penerapan protokol 4M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak dan Menghindari Kerumunan). 

"Protokolnya tentu harus dilakukan dengan baik dan benar agar hasilnya bisa maksimal. Walaupun sekarang kondisinya sudah ada penurunan kasus, tapi masih banyak yang terinfeksi," imbuhnya. (RAZ/RAC)

NASIONAL
Markas Judol Live Streaming di Tangerang Terbongkar, Perputaran Uang Capai Rp2 Miliar, 14 Orang Ditangkap

Markas Judol Live Streaming di Tangerang Terbongkar, Perputaran Uang Capai Rp2 Miliar, 14 Orang Ditangkap

Jumat, 14 Agustus 2026 | 22:31

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan judi online (judol) lintas negara yang dipasarkan oleh para pelaku melalui siaran langsung atau live streaming.

AYO! TANGERANG CERDAS
7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

7 Sekolah Swasta Mundur dari Program Sekolah Gratis, DPRD Minta Pemprov Carikan Solusi untuk Siswa

Selasa, 28 Juli 2026 | 14:04

Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.

BANTEN
Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Pemprov Banten Buka Opsi Pangkas Tukin ASN agar PPPK Tetap Digaji hingga 2027

Kamis, 13 Agustus 2026 | 14:55

Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill