TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyiapkan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap II bagi 26 ribu orang yang menyasar kelompok masyarakat prioritas.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan vaksinasi tahap II yang akan dimulai pada Kamis pekan ini.
Menururnya, mereka yang akan mendapatkan vaksin tahap II diantaranya lansia, pedagang pasar, guru, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat pemerintah.
Selain itu, juga ASN, pekerja transportasi umum, sektor wisata, pelayan publik, keamanan, atlet dan wartawan atau pekerja media.
"Hari ini sedang persiapkan pelaksanaan vaksin tahap II. Vaksin ini dalam rangka mengembangkan herd imunity," ujarnya di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (23/2/2021).
Kelompok masyarakat yang menjadi prioritas vaksinasi COVID-19 tahap II ini bakal mendapatkan undangan melalui pesan pemberitahuan ke nomor para penerima.
"Jadi nanti akan dapat undangan, diatur waktu dan jamnya. Pelaksanaannya nanti di kantor Pemkot Tangerang yang aksesnya dibagi dua. Ada bagian observasi, nanti keluar lewat belakang. Mudah-mudahan tertib dan lancar dan cepat," katanya.
Masyarakat penerima vaksinasi COVID-19 tersebut diminta jujur terkait kondisi kesehatannya saat proses screening sebelum penyuntikan. Hal itu agar bisa diantisipasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.
"Ada mekanisme sebelum itu (suntik) ada proses screening, ada alergi atau imunitas enggak. Masyarakat mau divaksin harus jujur. Jadi, bisa diantisipasi, kalau terjadi udah ada SOP-nya, bisa dirawat di fasilitas kesehatan," pungkasnya.
Setelah hampir dua dekade bertumbuh di industri ritel Indonesia, PT Star Maju Sentosa secara resmi memperkenalkan Joysparks Group sebagai identitas korporat baru yang menaungi seluruh portofolio bisnis perusahaan.
TODAY TAG
Cita rasa yang familiar dari makanan lokal kembali diolah dalam bentuk berbeda melalui kolaborasi VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated bersama Chef Agnesia Cahaya, MasterChef Indonesia Season 10.
Kebakaran hutan dan lahan merupakan tantangan tata kelola yang berulang setiap siklus musim kemarau di Indonesia. Keterlambatan respons mesin birokrasi pemerintah daerah maupun pusat tidak sekadar berakar pada persoalan anomali cuaca.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews