TANGERANGNEWS.com-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan sorotannya terkait Kota Tangerang pada momentum hari jadi kota ini yang ke-28.

Kota Tangerang di hari jadinya masih mengalami tantangan yang besar akibat dampak pandemi COVID-19 yang telah mengakibatkan krisis multi-dimensional. 

Hal ini antara lain ditandai dengan menurunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat yang menurun dari 78,43 di tahun 2019 menjadi 78,25 di tahun 2020. 

Pada periode yang sama IPM di tingkat propinsi Banten justru mengalami kenaikan dari 72,44 di tahun 2019 menjadi 72,45 di tahun 2020, yang didorong oleh kenaikan IPM di 5 dari 8 Kota dan Kabupaten di Provinsi Banten.

"Hal ini perlu menjadi perhatian bersama, khususnya Pemkot yang mendapat amanah untuk mengelola mitigasi dampak Pandemi terhadap kesejahteraan masyarakat," ujar Arief Wibowo, Ketua DPD PKS Kota Tangerang, Minggu (28/2/2021). 

Penurunan IPM satu tahun terakhir menunjukkan bahwa di Kota Tangerang pandemi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat, relatif dibandingkan daerah lain di Provinsi Banten. 

Kenaikan angka kemiskinan di Kota Tangerang pada tahun terakhir dari 98.370 penduduk atau setara dengan 4,43% di tahun 2019 menjadi 118.220 penduduk atau setara dengan 5,22% di tahun 2020 juga mengkonfirmasi hal yang sama.

Pada saat yang sama kondisi keuangan pemkot juga mengalami tekanan akibat menurunnya pendapatan, yang berdampak kepada semakin terbatasnya kemampuan pemkot dalam melaksanakan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

"Menyikapi kondisi ini, maka diperlukan langkah terobosan dari Pemkot dengan memprioritaskan alokasi anggaran kepada program prioritas yang menyentuh substansi masalah, yang dilakukan secara terukur dan sistematis dengan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Bukan program yang hanya bersifat seremonial saja," ungkapnya. 

Dengan keterbatasan anggaran yang ada, untuk membangkitkan kondisi ekonomi masyarakat, selain bantuan sosial sebagai jaring pengaman pemenuhan kebutuhan pokok, pemkot juga perlu menggulirkan program-program berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di segmen UMKM. 

"PKS sendiri telah menggulirkan program nasional untuk membangkitkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian bangsa melalui 3 instruksi Presiden PKS," katanya. 

Pertama pemberian bantuan langsung bagi pemberdayaan UMKM oleh pejabat publik PKS di seluruh tingkatan termasuk Anggota Legislatif dari PKS serta para tokoh struktural partai. 

Kedua pemberian modal kerja bagi bagi UMKM yang tidak terlalu membebani baik melalui program dana bergulir atau hibah bantuan modal dan Kerjasama usaha. 

Ketiga mendorong kepada seluruh keluarga besar PKS untuk proaktif membeli hasil produksi UMKM baik di bidang industri kreatif, pertanian, peternakan, hingga industri rumah tangga. 

"Di tingkat lokal, PKS Kota Tangerang melalui anggota legislatif telah menginisiasi Raperda UMKM sebagai Raperda inisiatif dalam Prolegda 2021. Diharapkan melalui Raperda ini akan semakin mengokohkan peran pemkot dan kebijakan penganggarannya dalam mendukung bangkitnya UMKM di Kota Tangerang," tuturnya. 

Dalam pandangan PKS, perlu ada keberpihakan kebijakan dari Pemkot untuk membantu UMKM di tengah kondisi yang sulit hari ini, dengan tidak hanya memberikan bantuan permodalan, namun juga memberikan pendampingan UMKM oleh SDM yang kompeten.

Selain itu juga keberpihakan pemerintah dalam membeli produk dan menyediakan akses pasar produk UMKM sehingga produk UMKM dapat terserap dengan baik. 

"Kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov NTB yang dipimpin oleh Dr. Zulkieflimansyah, sebagai salah satu Kepala Daerah dari PKS dapat dijadikan inspirasi bagi Pemkot Tangerang, dimana Pemprov NTB memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan tenaga medis selama pandemi dengan barang-barang produksi NTB," ucapnya. 

Bantuan sosial yang diberikan ke masyarakat saat awal Pandemi berupa beras, gula, garam, sabun, hand sanitizer dan masker semuanya adalah produk NTB. 

Selain itu pemprov NTB juga menggandeng LPPM Universitas Mataram dalam melakukan pendampingan bagi UMKM di NTB. 

"Zulkieflimansyah menegaskan keberpihakan pemerintah sangat vital terhadap kemajuan UMKM. Selain membeli produk dan menyediakan pasar, juga diperlukan strategi pembangunan industri yang terkait dengan penyediaan bahan baku bagi UMKM, sehingga penanganan UMKM dilakukan secara komprehensif, bukan hanya sekedar memberikan bantuan permodalan saja," imbuhnya. 

Selain penanganan dampak ekonomi, yang juga perlu diperhatikan adalah penanganan dampak Kesehatan akibat pandemi.

Walaupun tren kasus konfirmasi harian di Februari sudah mengalami penurunan dibandingkan Januari, namun angka kasus masih terbilang cukup tinggi. Sehingga selain 5M, pemkot juga perlu meningkatkan 3T (Testing, Tracing dan Treatment). 

Kendati tingkat Testing di Kota Tangerang sudah di atas ketentuan WHO yaitu 1 testing/1000 penduduk/pekan, namun angka Rasio Lacak Isolasi (RLI) di Kota Tangerang masih di bawah ketentuan WHO, sehingga Langkah Treatment juga menjadi kurang maksimal. 

"RLI di Kota Tangerang yang berada di angka belasan, masih perlu ditingkatkan hingga mencapai angka minimal 25. Hal ini tentu saja tidak dapat dilakukan pemkot saja tetapi harus melibatkan seluruh potensi sumber daya yang ada di masyarakat," katanya. 

Dampak sosial masyarakat akibat pandemi juga perlu menjadi perhatian bersama, dimana ketahanan keluarga menjadi sangat rentan akibat beratnya kondisi ekonomi.

Juga ancaman penularan penyakit serta tekanan psikologis akibat pembatasan ruang gerak sosial khususnya bagi anak-anak yang saat ini harus mengikuti proses pembelajaran secara daring. 

"Untuk itu Pemkot bersama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama perlu terus menguatkan mental spiritual masyarakat dalam menghadapi kondisi hari ini, sekaligus juga untuk semakin mengokohkan motto Akhlaqul Karimah," jelasnya. 

Kerentanan terhadap ketahanan keluarga sendiri sudah terlihat sebelum pandemi dengan tingginya angka perceraian di Kota Tangerang dimana dengan situasi saat ini akan mengalami kondisi yang lebih buruk lagi. 

Khusus untuk pelaksanaan Pendidikan, selain melalui upaya vaksinasi bagi tenaga pendidik, bersama-sama dengan masyarakat juga perlu terus mengupayakan kesiapan operasional Lembaga Pendidikan dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan yang sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru. 

Hal yang juga perlu mendapatkan perhatian adalah aspek infrastruktur khususnya di wilayah yang terdampak bencana banjir. 

Dengan keterbatasan anggaran yang ada, pemkot perlu memprioritaskan alokasi anggaran untuk meningkatkan pengamanan jiwa masyarakat akibat dampak banjir.

Antara lain melalui penyiapan sarana dan prasarana siaga bencana misalkan penyediaan perahu karet di setiap RW atau Kelurahan yang rutin mengalami bencana banjir, penyiapan lokasi evakuasi banjir yang memenuhi standar protokol Kesehatan, pemenuhan kebutuhan pokok untuk pengungsi serta pelatihan kesiagaan bencana. 

Implementasi tandon air, sumur injeksi, pembuatan tanggul berbasis pemetaan titik-titik yang paling rawan terdampak akibat debit air yang tinggi, normalisasi sungai serta sodetan dari Kali Cisadane ke Kali Sabi. 

Selain itu juga perlu dilakukan perencanaan sistem drainase kota yang terintegrasi sebagai bagian dari kajian solusi penanganan banjir yang komprehensif. 

"Selain itu perbaikan jalan yang rusak juga perlu diprioritaskan, terlebih kondisi ini sudah memakan korban jiwa. Koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat perlu terus dilakukan secara intensif, dengan mengembangkan sikap proaktif," paparnya. 

Terakhir yang perlu menjadi perhatian bersama adalah penegakan segenap aturan khususnya di tingkat Kota Tangerang yang dirumuskan dalam Perda dan Perwal yang telah disahkan. 

Perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sudah sejauh mana penegakan tata aturan yang ada, serta apa dampak positif yang dirasakan masyarakat dari penegakan segenap aturan tersebut dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. 

Sebagai contoh penerapan Perda no 5/2017 tentang Penyerahan PSU. Sampai saat ini lebih dari 100 perumahan yang belum jelas penyerahan PSU-nya.

Padahal Pemkot memiliki kewenangan yang besar melalui Perda tersebut, dalam melakukan pembinaan dan penegakan hukum kepada pengembang yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sehingga merugikan masyarakat dan juga pemkot sendiri. 

"Kondisi ini bisa jadi merupakan puncak dari gunung es lemahnya pelaksanaan Perda dan Perwal yang telah disahkan di Kota Tangerang," ungkapnya. 

Dalam menghadapi situasi yang penuh dengan tantangan hari ini, pemkot harus mengubah mindset dengan menjadikan masyarakat termasuk parpol sebagai mitra pembangunan secara partisipatif dan bukan hanya sekedar menjadi obyek dari program pemerintah. 

Arief menuturkan Pemkot perlu memetakan segenap potensi yang ada di masyarakat dan merumuskan pola sinergi program dalam membantu pemerintah untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada. 

Dalam aspek keterbatasan pendapatan daerah misalkan, Pemkot dapat membangun sinergi program dengan Lembaga filantropi khusus untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, termasuk UMKM. 

Selain itu perlu juga dibangun sinergi dengan sektor swasta melalui program CSR yang sistematis dan berkelanjutan.

Kunci sukses sinergi ada pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada tata Kelola pemerintahan, sehingga pemkot perlu terus meningkatkan akuntabilitas publik dalam tata Kelola pemerintahan khususnya dalam aspek pengelolaan anggaran. 

Khusus untuk peran parpol dalam menyelesaikan permasalahan warga Kota Tangerang, diharapkan parpol bisa terus hadir sebagai mitra strategis pemkot dalam merumuskan solusi dan implementasi Langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat. 

"Parpol seharusnya tidak hanya hadir menjelang pemilu dan pilkada saja, tapi menjadi bagian penting dalam menangkap permasalahan masyarakat serta berperan aktif dalam menyelesaikannya," pungkasnya. (RAZ/RAC)