Pindah Rumah Belum Tentu Harus Ganti KTP dan KK, Ini Penjelasannya
Senin, 27 Juli 2026 | 14:28
Masyarakat yang berpindah tempat tinggal belum tentu wajib mengganti alamat pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) maupun Kartu Keluarga (KK).
TANGERANGNEWS.com-Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan vaksinasi massal yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang sejalan dengan program Pemerintah Pusat dalam melakukan sebanyak satu juta vaksinasi per hari.
"Tujuannya agar bisa segera terbentuk herd immunity di masyarakat," ujar Wapres yang hadir didampingi Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa 15 Juni 2021.
Wapres menambahkan untuk mencapai satu juta vaksin per hari, Pemerintah Pusat akan membantu Pemkot Tangerang untuk memenuhi kebutuhan vaksin bagi masyarakat Kota Tangerang, hingga mencapai target sebesar 70% dari total warga Kota Tangerang.
"Akan dikomunikasikan dengan kepala BNPB dan juga Menkes untuk distribusi vaksin atau pun vaksinatornya," jelasnya.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menjabarkan dalam vaksinasi massal tersebut Pemkot menargetkan sebanyak 15.000 orang dapat menerima vaksin, yang terhimpun dari kelompok lansia, pra lansia masyarakat rentan, guru, pelayan publik, PKL dan UMKM yang merupakan masyarakat Kota Tangerang.
"Pemkot sudah memberikan vaksin dosis satu sebanyak 162.028 dan untuk dosis dua sebanyak 107.514," terangnya.
Arief menambahkan dalam pelaksanaan vaksinasi massal kali ini, Pemkot Tangerang memanfaatkan sejumlah fasilitas seperti gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, GOR, sekolah dan Puskemas.
"Supaya lebih cepat dan meminimalisir potensi terjadinya kerumunan. Jadi lokasi vaksinasi disebar di 38 Puskesmas yang ada di Kota Tangerang. Ditambah dengan bantuan RS Daan Mogot dan Polsek Karawaci," pungkasnya. (RED/RAC)
TODAY TAGMasyarakat yang berpindah tempat tinggal belum tentu wajib mengganti alamat pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) maupun Kartu Keluarga (KK).
Menikmati secangkir kopi hangat kini tidak hanya sekadar soal rasa, tetapi juga tentang merayakan kesetaraan.
Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, Rifky Hermansyah, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten menjamin hak siswa yang terdampak setelah tujuh SMA swasta mengundurkan diri dari Program Sekolah Gratis.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews