TANGERANGNEWS.com-Kampus Merdeka Indonesia Jaya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) melakukan kegiatan kuliah praktikum untuk tahun 2021.
Kuliah praktikum itu bertajuk "Dengan Kegiatan Praktikum Kita Tingkatkan Kemampuan Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Mengikuti Mata Kuliah Yang Di Praktikum".
Dekan Fakultas Hukum UMT, Dwi Nur Fauziah Ahmad mengatakan, praktikum merupakan keahlian secara praktek yang akan di dapatkan oleh mahasiswa berkaitan dengan hukum acara dalam dunia peradilan.
"Sesuai dengan standar Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI) yang mulai diterapkan di FH UMT sejak tahun 2017, maka ada kewajiban bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan praktikum selain materi perkuliahan di kelas," ujarnya Rabu, 25 Agustus 2021.
Menurutnya, terdapat empat mata kuliah yang ditetapkan sebagai mata kuliah praktikum di tahun 2021 ini, yakni hukum acara pidana dan hukum acara perdata untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan semester empat, serta hukum acara Mahkamah Konstitusi dan Legal Drafting untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan semester enam.
"Praktikum ini memang keahlian dasar yang harus dimiliki mahasiswa fakultas hukum, karena kegiatan ini kalau kita lihat basisnya sangat ilmiah dan juga obyektif," ungkapnya.
Dekan pun berharap agar mahasiswa setelah praktikum sudah bisa buat surat kuasa, surat gugatan, Perdata, Gugatan Pengujian UU terhadap UUD dan PHPU di MK dan keahlian basic hukum acara lainnya.
"Saya berharap mahasiswa juga harus senantiasa serius dalam mengikuti praktikum ini," pungkas Dekan.
Pembukaan kegiatan praktikum itu juga dihadiri oleh Dekan FH UMT, Dwi Nur Fauziah Ahmad, Wakil Dekan I Auliya Khasanofa, Wakil Dekan II Abdul Kadir, dan Kepala Laboratorium FH UMT Dadang Gandhi.
Untuk diketahui, jumlah peserta semester enam ada 130 mahasiswa dan mahasiswa semester ada 300 lebih mahasiswa.
Selama pameran berlangsung, JETOUR berhasil membukukan total 1.038 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) dari seluruh lini SUV yang ditawarkan kepada konsumen Indonesia.
TODAY TAG
Kasus megakorupsi yang merugikan negara terus terjadi, seolah tidak memiliki solusi yang pas, walaupun telah dibentuk lembaga untuk memberantas kasus korupsi ini, yaitu KPK. Namun kasus korupsi terus berulang dengan nilai yang sangat fantastis.
Sebagian besar masyarakat sering menganggap nyeri sendi sebagai keluhan ringan akibat kelelahan fisik atau cedera biasa.
Pemerintah Provinsi Banten menyiapkan penyesuaian tunjangan kinerja (tukin) ASN sebagai salah satu opsi untuk menjaga seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tetap bekerja hingga 2027.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
