Connect With Us

LPSK: Negara Harus Tanggung Jawab Kasus Kebakaran Lapas Tangerang

Tim TangerangNews.com | Kamis, 9 September 2021 | 20:21

Wakil Ketua LPSK RI Maneger Nasution. (Istimewa / Istimewa)

TANGERANGNEWS.com-Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI menyatakan negara atau Pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas insiden kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang, Banten.

"Terlebih dalam peristiwa ini korbannya adalah 44 orang," kata Wakil Ketua LPSK RI Maneger Nasution melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, 9 September 2021, seperti dilansir dari Antara.

Maneger menekankan, tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dengan memastikan semua hak korban maupun keluarga korban terpenuhi, termasuk pula bagi warga binaan yang saat ini sedang dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang. "Negara harus mengarusutamakan dengan memenuhi hak-hak korban dan keluarga korban," kata dia.

Menurut Maneger, peristiwa tersebut bukan kejadian kebakaran biasa. Namun, jauh dari itu juga mengenai hak asasi manusia (HAM). Insiden itu kembali menunjukkan wajah asli penjara di Indonesia yang sarat dengan berbagai pelanggaran HAM dan harus segera diatasi.

Sebuah realitas bahwa para tahanan dan warga binaan sering ditempatkan dalam rumah tahanan (rutan) maupun lapas yang berjubel atau penuh sesak, serta tidak sehat, bahkan mengancam keselamatan jiwa mereka.

Padahal, Pemerintah harus hadir dan memenuhi hak setiap individu maupun intervensi untuk ditangani secara manusiawi dan bermartabat. Oleh karena itu, rutan dan lapas harus menyediakan tata ruang, penerangan, udara dan ventilasi yang memadai.

Atas kejadian di Lapas Kelas I Tangerang tersebut, LPSK meminta pemerintah pusat terkait agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Kapasitas penjara yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni adalah masalah serius sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pada kesempatan itu, LPSK berpandangan Pemerintah harus segera mengubah orientasi kebijakan dalam menangani kejahatan kategori ringan, misalnya pengguna narkoba. "Mereka dapat dibebaskan dengan program rehabilitasi," kata dia lagi.

Tidak hanya itu, Pemerintah juga harus melindungi masyarakat karena mengungkapkan pendapat secara damai dan dikenai pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terakhir, Maneger, atas nama LPSK menyampaikan belasungkawa mendalam atas peristiwa kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten yang mengakibatkan korban meninggal 44 orang serta melukai warga binaan pemasyarakatan.

KAB. TANGERANG
Buntut Pelayanan Dukcapil Viral "Diroasting" Komika Mega Salsabila, Bupati Tangerang Minta ASN Tidak Baper Dikritik

Buntut Pelayanan Dukcapil Viral "Diroasting" Komika Mega Salsabila, Bupati Tangerang Minta ASN Tidak Baper Dikritik

Selasa, 6 Januari 2026 | 22:49

Video terkait kritik pedas dari komika Mega Salsabilah terkait ribetnya urusan pembuatan dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tangerang, nampaknya sampai ke telinga pimpinan daerah.

BANTEN
Pengamat Nilai Pemprov Banten Harus Aktif Turun Tangan Tangani Pengelolaan Sampah di Tangsel

Pengamat Nilai Pemprov Banten Harus Aktif Turun Tangan Tangani Pengelolaan Sampah di Tangsel

Selasa, 6 Januari 2026 | 14:56

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik dari Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten perlu mengambil peran lebih aktif sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat terkait kondisi pengelolaan sampah

KOTA TANGERANG
Perumda Tirta Benteng Tambah 30 Ribu Sambungan Air di Zona II Kota Tangerang

Perumda Tirta Benteng Tambah 30 Ribu Sambungan Air di Zona II Kota Tangerang

Selasa, 6 Januari 2026 | 18:52

Pemerintah Kota Tangerang (Pemkot) melalui Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng (Perumda TB) kembali memperluas layanan air bersih dengan menambah 30.026 sambungan langganan baru di wilayah Zona II.

NASIONAL
Kapolres Tangsel dan Bandara Soekarno-Hatta Diganti

Kapolres Tangsel dan Bandara Soekarno-Hatta Diganti

Selasa, 6 Januari 2026 | 16:18

Gerbong mutasi di tubuh Polda Metro Jaya kembali bergerak. Dalam upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang dipimpin langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Asep Edi Suheri, Senin 5 Januari 2026, sebanyak delapan pejabat remi diganti.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill