TANGERANGNEWS.com-Pemerintah Kota Tangerang mulai menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas di SMP negeri dan swasta, Senin 13 September 2021.
Tahap awal ini dilakukan di 40 SMP sebagai percontohan sekaligus bahan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19.
Sementara pembelajaran tatap muka untuk jenjang pendidikan PAUD, TK dan SD ditunda, berdasarkan masukan dari berbagai pihak kaitan usia rentan paparan COVID-19.
Pantauan di SMP Negeri 25 Tangerang, di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan pengawasan ketat dari tenaga pengajar guru diterapkan.
Mulai dari cuci tangan menggunakan air mengalir serta pengecekan suhu tubuh, setibanya siswa di sekolah.
Kemudian di ruang kelas hanya di isi 50 persen dari kapasitas dengan penerapan jaga jarak bangku dan meja diantara siswa, dimana setiap siswa belajar hanya selama dua jam, dan dilakukan bergiliran untuk kelas 7, 8 dan 9.
Memastikan protokol kesehatan COVID-19/ Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah memantau pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah dan mengatakan tahap awal sebagai percontohan di 40 SMP.
"Selanjutnya dilakukan evaluasi dan ada kemungkinan akan menambah jumlah sekolah, termasuk tingkat PAUD, TK dan SD," katanya
Menurutnya, pengawasan guru di sekolah tidak terlepas dari peran orang tua di rumah, termasuk pelaksanaan vaksinasi.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin mengakui pelaksanaan belajar tatap muka di sekolah untuk jenjang PAUD, TK dan SD ditunda sementara.
"Karena banyak masukan dari berbagai pihak kaitan usia rentan paparan COVID-19, terlebih usia 12 tahun kebawah belum terlindungi vaksinasi," jelasnya.
orang tua siswa, Rini, menyambut baik pembelajaran tatap muka di sekolah, karena selama dua tahun belajar daring banyak temui kendala.
"Anak kesulitan penyerapan materi pelajaran yang diberikan guru, sehingga lebih baik belajar tatap muka meski ada kekhawatiran paparan COVID-19 di sekolah," katanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan monitoring langsung terhadap penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di Provinsi Banten.
TODAY TAG
Perubahan nama ini didasari oleh tingginya angka underdiagnosis atau kasus yang tidak terdeteksi di masyarakat.
Demo yang digelar Mahasiswa beberapa waktu lalu, terkait protes kenaikan harga BBM menunjukan jika kenaikan harga BBM menjadi masalah besar di negeri ini, membuat kehidupan masyarakat bertambah sulit.
Terkait usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan dan pencegahan lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), DPRD Kabupaten Tangerang menyatakan masih menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat dan DPR RI, sebagai dasar hukum
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews