TANGERANGNEWS.com-Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tangerang menyoroti pelaksanaan seleksi para calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diikuti tenaga pendidik di Kota Tangerang.
Ketua PGRI Kota Tangerang, Jamaluddin menyayangkan, sejumlah poin penilaian dalam seleksi tersebut tidak dilandasi nilai keadilan bagi para peserta seleksi.
Sedikitnya, ada tiga poin penilaian yang ia catat, di antaranya masa kerja yang tidak diperhitungkan, persamaan nilai tes antara guru SD dan SMP, serta penempatan calon PPPK dari sekolah swasta ke sekolah negeri.
"Sebagai contohnya adalah masa kerja tenaga pendidik tidak diperhitungkan, malah mengutamakan usia tenaga pendidik," ujarnya di Wisma PGRI Kota Tangerang, Selasa 19 Oktober 2021.
Pasalnya, menurut Jamaluddin, banyak guru yang masa kerjanya sudah lama tetapi tidak lolos.
"Mereka kalah dengan guru yang usianya sudah tua walaupun baru dua atau tiga tahun mengajar, dan usia yang sudah tua ini secara otomatis mendapat nilai plus jalur afirmasi," terangnya.
Selain itu, adanya ketimpangan hasil nilai calon PPPK dari guru SD dan SMP. Ia menyatakan, banyak guru SD yang hasil nilainya lebih bagus dibandingkan hasil nilai guru SMP namun tidak lolos.
"Padahal guru SD itu bertugas sebagai guru kelas, dan mengajar banyak mata pelajaran, dibanding guru SMP yang hanya satu mata pelajaran," paparnya.
Oleh sebab itu, pihaknya bersama Dinas Pendidikan Kota Tangerang akan menyampaikan aspirasi dari para tenaga pendidik secara langsung disampaikan, kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pekan depan.
"Dinas Pendidikan Kota Tangerang bersama Kepala Dinas Pendidikan se Provinsi Banten pada tanggal 26 nanti akan melakukan kunjungan ke Mendikbud," terangnya.
Pria yang juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang itu menjelaskan, nantinya ia akan meminta agar Kemendikbudristek meninjau ulang syarat penilaian dari pelaksanaan seleksi PPPK bagi tenaga pendidik.
"Semoga keberatan para guru terkait proses pelaksanaan seleksi PPPK dapat diterima dan dievaluasi dengan baik oleh para pemangku kebijakan," pungkasnya.
Setiap kali perempuan bersuara mengkritik pemerintah, negara selalu mengatakan hal yang sama: kritik itu sah, demokrasi dijamin. Tapi kenyataan di lapangan sering berkata sebaliknya.
TODAY TAG
Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten resmi memulai pembangunan dua Sekolah Rakyat di Lebak dan Pandeglang. Proyek ini direncanakan berjalan cepat dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
