TANGERANGNEWS.com-Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tangerang akan melibatkan kepolisian serta pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pembinaan di pondok-pondok pesantren sebagai upaya mencegah terulangnya insiden kenakalan antar santri.
Hal itu merespons peristiwa kasus pengeroyokan yang menewaskan santri berinisial RAP, 13, di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Qur'an Lantaburo, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, pada Sabtu, 27 Agustus 2022.
Kepala Kantor Kemenag Kota Tangerang Samsudin mengatakan, pihaknya telah menyampaikan program penyuluhan kepada pihak-pihak pondok pesantren (ponpes) dan madrasah di Kota Tangerang.
Menurutnya, program penyuluhan akan melibatkan pihak kepolisian. Ia menyebut, kepolisian lebih berkapasitas dalam melakukan penyuluhan terkait mencegah kenakalan-kenakalan remaja terutama bagi pelajar.
Selain masalah pengeroyokan, kata Samsudin, pihaknya juga khawatir dengan bahaya narkotika terhadap para pelajar di ponpes.
"Untuk kita kan terkait dengan pembinaan lembaganya, pembinaan gurunya, dan kepada santrinya," jelasnya kepada TangerangNews, Minggu, 28 Agustus 2022.
Adapun untuk mempercepat pelaksanaan program pembinaan di ponpes, Kemenag Kota Tangerang akan segera melakukan evaluasi dan rapat bersama kepolisian, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan forum ponpes.
Seperti diketahui, insiden meninggalnya santri di Tangerang sudah dua kali terjadi. Selain di Cipondoh, pada 7 Agustus 2022 juga seorang santri meregang nyawa usai berkelahi dengan santri lainnya di ponpes Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.
Antusiasme orangtua untuk menyekolahkan anaknya di Syafana Islamic School terbilang tinggi. Hingga Open Day tahun ajaran 2027-2028 digelar, hampir 1.000 calon siswa telah mendaftarkan diri secara online.
TODAY TAG
Industri estetika medis dan dermatologi global kini tengah mengalami pergeseran paradigma (shifting).
Kebakaran hutan dan lahan merupakan tantangan tata kelola yang berulang setiap siklus musim kemarau di Indonesia. Keterlambatan respons mesin birokrasi pemerintah daerah maupun pusat tidak sekadar berakar pada persoalan anomali cuaca.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews