Connect With Us

Gudang di Pinang Tangerang Produksi Oli Palsu Pakai Merk Terkenal, Nilainya Capai Rp16,5 Miliar

Rangga Agung Zuliansyah | Senin, 17 April 2023 | 16:24

Sejumlah barang bukti oli palsu yang disita dari sebuah gudang usai digerebek Kementerian Perdagangan di Gang Ambon, Nerogtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, yang digerebek Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin 17 April 2023. (@TangerangNews / Rangga Agung Zuliansyah)

TANGERANGNEWS.com-Sebuah gudang di Gang Ambon, Nerogtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, yang digerebek Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Rabu, 12 April 2023 malam, ternyata memproduksi oli pelumas palsu.

Dalam Penggerebekan tersebut, petugas gabung dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Korupsi Polri menemukan 196.740 botol pelumas siap edar yang menggunakan merk ternama.

Ditemukan juga 1.153 drum oli yang langsung disita petugas sebagai barang bukti.

Pantauan di lapangan, terdapat beberapa mesin produksi pelumas yang sudah disegel Kemendag. 

Adapun daftar pelumas yang dipalsukan di antaranya merek Ecstar, AHM SPX2, AHM MPX3, Federal Oil, Yamalube, Castrol Go, Castrol Activ, Shell Helix HX5, Shell Advance, Pertamina Meditran, Pertamina Mesran dan Pertamina Prima XP.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, penggerebekan tersebut berdasarkan hasil laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh petugas terkait.

"Dari laporan masyarakat, kami langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil mengungkap kasus ini, yaitu perdagangan pelumas atau oli kendaraan ilegal ini," katanya di lokasi Senin 17 April 2023.

Sementara barang bukti 196.740 botol pelumas siap edar dan 1.153 drum oli yang ditemukan di lokasi nilainya mencapai Rp16,5 miliar.

"Dari laporan yang kami terima, pabrik ini sudah tiga tahun berjalan," ujar Jerry.

Menurutnya, barang ini terbukti palsu lantaran saat kondisi barang yang dicek tidak memiliki izin SNI (standar nasional Indonesia), tidak punya NPB (nomor pendaftaran barang), dan tidak punya NPT (nomor pelumas terdaftar). Hal ini tentunya melanggar undang-undang konsumen.

"Barang yang mereka produksi ini tiruan, tidak seharusnya mereka yang melakukan produksi. Untuk peredarannya masih dalam pendalaman," ungkapnya.

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kemendag Khakim Kudiarto mengaku masih mendalami modus dari pemalsuan pelumas palsu ini.

Saat ini Kemendag bersama unit-unit terkait sedang melakukan uji coba terhadap pelumas tersebut.

"Masih dalam pendalaman bagaimana modus, proses distribusi dan penjualannya," kata Khakim.

Khakim mengatakan pembuat pelumas ilegal telah melanggar UU Konsumen Pasal 62, karena tidak melakukan produksi sesuai ketentuan yang berlaku dan akan dikenakan sanksi 5 tahun penjara serta denda Rp2 miliar.

OPINI
Ironi BPJS PBI: Melayani Setengah Hati

Ironi BPJS PBI: Melayani Setengah Hati

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:49

Bayangkan! Kita sedang menunggu antrian panjang untuk berobat, tetapi begitu sampai di meja pendaftaran, petugas pendaftaran mengatakan bahwa kartu BPJS PBI kita sudah tidak aktif, sehingga tidak bisa digunakan lagi.

KOTA TANGERANG
Pemkot Tangerang Dukung Gerakan Nasional Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Biru

Pemkot Tangerang Dukung Gerakan Nasional Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Biru

Jumat, 13 Februari 2026 | 21:44

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menyatakan dukungan terhadap Gerakan Nasional Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan Biru (Galang RTHB)

TOKOH
Deretan Kasus dan Kontroversi Habib Bahar Bin Smith, Terbaru Diduga Ikut Aniaya Anggota Banser di Cipondoh

Deretan Kasus dan Kontroversi Habib Bahar Bin Smith, Terbaru Diduga Ikut Aniaya Anggota Banser di Cipondoh

Selasa, 3 Februari 2026 | 21:28

Nama Habib Bahar bin Smith kembali muncul dalam kasus perkara hukum. Ulama kontroversial ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di wilayah Cipondoh,

MANCANEGARA
WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

WEF Proyeksikan Badai PHK Berlanjut hingga 2030, Penyebabnya Gegara AI 

Kamis, 8 Januari 2026 | 13:17

Pergantian tahun belum membawa angin segar bagi pasar tenaga kerja global. Ancaman pemutusan hubungan kerja diperkirakan masih akan membayangi hingga beberapa tahun ke depan, bahkan berpotensi berlangsung sampai 2030.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill