PKS Kota Tangerang Tolak Pencabutan Perda Miras

| Kamis, 12 Januari 2012 | 19:08

Logo PKS (tangerangnews / pks)

TANGERANG-Penolakan terhadap pencabutan Perda Kota Tangerang No.7 tahun 2005 tentang pelarangan, pengedaran dan penjualan minuman keras (miras) oleh Kemendari terus bermunculan. Kali ini, Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Tangerang yang menolak dicabutnya perda tersebut.

Menurut Humas DPD PKS Kota Tangerang Jumei E Susetyo, perda miras tersebut telah memberikan dampak positif yang dirasakaan masyarat. “Tingkat keamanan meningkat dan kriminalitas menurun sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman, khususnya para pemuda dapat terjaga dari hal-hal negatif,” tuturnya, Kamis (12/1).

Dengan demikian, pihaknya sangat menolak Kemendagri mencabut perda miras yang telah berjalan selama 6 tahun tersebut. Ia juga menuntut Pemerintah Kota Tangerang untuk terus melakukan pengawasan secara ketat terhadap peredaran dan penjualan minuman keras. “Jangan sampai karena isu ini, miras beredar bebas di Kota Tangerang. Awasi terus peredarannya,” tegas Jumei.

PKS juga mengajak seluruh masyarakat Kota Tangerang untuk bersama-sama menjaga keluarga dan lingkungan dari pengaruh minuman keras dan pengaruh – pengaruh negatif lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Akhlaqul Karimah.(RAZ)

Terpopuler

WISATA

Pengunjung Ini Kaget Bayar Karcis Parkir Rp75 Ribu di Pantai Anyer Serang Banten

Kamis, 21 November 2024 | 07:57

Seorang pengunjung terkejut saat harus membayar karcis parkir sebesar Rp75 ribu ketika tengah berwisata di objek wisata pantai di Serang, Banten.

TODAY TAG

TEKNO

Sejumlah Pemda Termasuk Banten Gunakan Teknologi Geospasial ArcGIS

Jumat, 22 November 2024 | 15:51

Teknologi geospasial canggih ArcGIS, buatan Esri Indonesia telah diimplementasikan di berbagai provinsi dan kota utama di Indonesia, untuk mendukung pemerintah daerah (pemda) dalam mengambil keputusan berbasis data.

NASIONAL

Tidak Setiap Daerah Cocok, Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi PPBD Dihapus

Jumat, 22 November 2024 | 16:10

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dihapus. Ia menilai, sistem tersebut tidak cocok diterapkan di semua daerah.

KAB. TANGERANG