Connect With Us

Pencabutan Perda Miras, Suryadharma Ali : Sulit Dibantah ada Pesanan Pengusaha

| Minggu, 15 Januari 2012 | 10:35

Suryadharma Ali (tangerangnews / dira)


TANGERANG
-Menteri Agama Suryadharma Ali sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melakukan jalan sehat dengan mengelilingi Kota Tangerang, Minggu (15/01) pagi.

Dalam acara tersebut, Suryadharma Ali dimintai komentarnya terkait rencana pencabutan Perda Miras, yang salah satunya ada di Kota Tangerang. 

"Selaku Menteri Agama, kedudukan saya tentu menjalankan perundang-undangan yang berlaku. Namun, demikian masih banyak kebaikan-kebaikan yang perlu diatur. Upaya DPRD, Pemda dan masyarakat tentu untuk kebaikan dan kesehatan serta guna mencegah atau menumbuhkan generasi pemabuk," katanya, 

Sedangkan pandangannya sebagai Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali dengan tegas menolak Miras. "Jelas saya menolah Miras. Karenanya kita berharap upaya masyarakat, Pemda dan DPRD maupun para tokoh agam tidak berhenti dan terus berjuang. Ada dimensi hati, keimanan dan nilai kalau ada aturan," katanya.

Ditanya apakah benar ada pesanan dari pengusaha miras agar Perda larangan Miras dicabut?"Bisa diartikan seperti itu. Karena dengan adanya Perda larangan miras, distribusi miras menjadi menurun. Isu ini tentu sulit dibantah kalau ada pesanan dari pengusaha miras," katanya.

Terkait rencana ribuan massa dari Kota Tangerang akan menggeruduk ke kantor Menteri Dalam Negeri, Suryadharma menghimbau agar dilakukan dengan tertib. "Sah-sah saja menyampaikan aspirasi. Tapi dalam keadaan damai dan tertib," singkatnya. (DRA)

WISATA
Pengunjung Ini Kaget Bayar Karcis Parkir Rp75 Ribu di Pantai Anyer Serang Banten

Pengunjung Ini Kaget Bayar Karcis Parkir Rp75 Ribu di Pantai Anyer Serang Banten

Kamis, 21 November 2024 | 07:57

Seorang pengunjung terkejut saat harus membayar karcis parkir sebesar Rp75 ribu ketika tengah berwisata di objek wisata pantai di Serang, Banten.

NASIONAL
Tidak Setiap Daerah Cocok, Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi PPBD Dihapus

Tidak Setiap Daerah Cocok, Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi PPBD Dihapus

Jumat, 22 November 2024 | 16:10

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dihapus. Ia menilai, sistem tersebut tidak cocok diterapkan di semua daerah.

OPINI
Jemput Bola Kejar Pajak, Haruskah?

Jemput Bola Kejar Pajak, Haruskah?

Senin, 18 November 2024 | 14:36

Tidak bisa dimungkiri, dalam sistem kapitalisme sumber pemasukan utama negara didapatkan dari pajak. Maka tidak heran jika akhirnya berbagai cara dilakukan demi menertibkan rakyat dalam membayar pajak

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill