DPRD Kota Tangerang Tidak Sanggup Pakai Pertamax

| Jumat, 1 Juni 2012 | 17:20

Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tangerang, Gatot Purwanto yang sedang merokok. (tangerangnews / dra)

TANGERANG-DPRD Kota Tangerang mengaku tidak sanggup menggunakan BBM jenis pertamax untuk mobil dinas yang mereka gunakan. Pasalnya, dana operasional untuk mobil dinas tersebut tidak dianggarkan dalam APBD, sehingga harus menggunakan biaya pribadi.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang Gatot Purwanto, Jumat (1/6). Menurutnya, selama ini anggota DPRD menggunakan kendaraan dinas yang merupakan inventaris DPRD periode lalu.

“Ada 50 unit kendaraan dinas jenis Kijang LGX tahun 2002 dan 2003 untuk anggota DPRD. Tapi biaya perawatan dan bensin itu kita tanggung sendiri karena kita dianggarakan dlam APBD. Jadi kalau harus pake pertamax, kita tidak sanggup,” katanya.

Gatot menjelaskan, kendaraan dinas yang biaya operasionalnya ditanggung APBD hanya milik Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Teridir dari satu unit Totota Camry dan tiga unit Toyota Altis. “Untuk empat kendaraan itu memang harus pake pertamax karena sudah dianggarkan. Kalau tetap pake premium berarti melanggar kebijakan pemerintah,” ungkapnya.

Untuk itu, Gatot menegaskan, mobl dinas DPRD akan tetap menggunakan premium, meski pemerintah telah mengeluarkan aturan penggunaan BBM bersubsidi jenis premium bagi mobil dinas pemerintah.(RAZ)

Terpopuler

WISATA

Pengunjung Ini Kaget Bayar Karcis Parkir Rp75 Ribu di Pantai Anyer Serang Banten

Kamis, 21 November 2024 | 07:57

Seorang pengunjung terkejut saat harus membayar karcis parkir sebesar Rp75 ribu ketika tengah berwisata di objek wisata pantai di Serang, Banten.

TODAY TAG

BISNIS

Media Asing Singgung Kebijakan Indonesia Blokir Aplikasi Temu

Rabu, 20 November 2024 | 09:49

Kehadiran aplikasi Temu marketplace asal China kian menjadi sorotan banyak pihak. Baru-baru ini, media asing menyinggung kebijakan pemerintah Indonesia yang memutuskan untuk memblokir aplikasi tersebut.

OPINI

Jemput Bola Kejar Pajak, Haruskah?

Senin, 18 November 2024 | 14:36

Tidak bisa dimungkiri, dalam sistem kapitalisme sumber pemasukan utama negara didapatkan dari pajak. Maka tidak heran jika akhirnya berbagai cara dilakukan demi menertibkan rakyat dalam membayar pajak

NASIONAL

Tidak Setiap Daerah Cocok, Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi PPBD Dihapus

Jumat, 22 November 2024 | 16:10

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dihapus. Ia menilai, sistem tersebut tidak cocok diterapkan di semua daerah.