Connect With Us

Buruh Kecewa Pemkot Enggan Dukung Penolakan Outsourcing

| Kamis, 27 September 2012 | 18:59

Buruh melakukan aksi di Pemkot Tangerang. (tangerangnews / dira)

Reporter : Rangga A Zuliansyah

TANGERANG-Ribuan buruh mendatangi Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, untuk meminta dukungan secara tertulis kepada Wali Kota Tangerang H Wahidin Halim terkait penolakan sistem kerja kontrak (Outsourcing), Kamis (27/9). Namun, Wali Kota yang diwakili oleh Asisten Daerah (Asda) I Rahmat Hadis enggan menandatangani dukungan tertulis yang diberikan buruh. Akhirnya para buruh mewasa kecewa.

Sebelumnya, koordinator aksi buruh Dedi Sudrajat menyatakan, pihaknya ingin meminta dukungan dari Pemkot Tangerang lewat surat tertulis yang berisi penolakan sistem outsourcing dan pemberlakuan upah layak sesuai UMK dan UMR.

"Jadi kita minta kepada Pemkot sebagai stake holder untuk mendukung aksi kita. Bagaimanapun juga mereka wakil kita. Mereka berkepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya," ujarnya.

Dukungan tertulis tersebut, kata Dedi, nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja saat aksi mogok nasional buruh se-Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2012. "Saat ini, perekonomian dan buruh Kota Tangerang sangat terpuruk, jauh diatas kesejahteraan. Hal itu karena memaku sistem kerja kontrak. Jadi kita ingin agar sistem itu dihapuskan," pungkasnya.

Saat perwakilan buruh bertemu dengan Asda I Rahmat Hadis, mereka meminta agar surat yang berisi tuntutan buruh ditandatangani dan dicap. Namun Rahmat enggan menandatangani surat pernyataan dukungan tersebut. Alasannya, ia perlu mempelajari dulu isi suratnya.

"Saya mewakili pak Wali, sebenarnya sangat mendukung tuntutan buruh. Karena sistim kerja kontrak membuat buruh tidak sejahtera. Tapi suray ini tidak bisa ditandatangani sekarang, perlu kita pelajari dulu," ujarnya.

Menurut Rahmat, meski Pemkot mendukung penghapusan sistem kerja kontrak, namun keputusan tersebut tetap ada di Pemerintah pusat. "Yang punya kewenangan merevisi dan menghapus undang-undang itu pemerintah pusat," ungkapnya.


Atas pernyataan tersebut, perwakilan buruh merasa kecewa. Mereka menganggap dukungan Wali Kota Tangerang yang retorika karena tidak bisa memberikan bukti nyata. "Kalau cuma mendukung lewat omongan mah semua juga bisa. Tapi mana buktinya," pungkas Dedi.

PROPERTI
Sumarecon Serpong Catat Penjualan Ruko Premium Capai Rp300 Miliar

Sumarecon Serpong Catat Penjualan Ruko Premium Capai Rp300 Miliar

Rabu, 26 Maret 2025 | 19:59

PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon) berhasil mencatat penjualan yang sangat baik melalui produk komersial City Hub Commercial, “The Next Level” Workplace dan Commercial Space dari unit bisnis Summarecon Serpong.

WISATA
Kerap Ramai saat Liburan, Pengunjung Pantai Tanjung Pasir Tangerang Keluhkan Fasilitas Minim

Kerap Ramai saat Liburan, Pengunjung Pantai Tanjung Pasir Tangerang Keluhkan Fasilitas Minim

Jumat, 4 April 2025 | 12:58

Pantai Tanjung Pasir, di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat setiap momen liburan termasuk saat Lebaran 2025.

TOKOH
HUT ke-32, Praktisi Komunikasi Gunawan Ajak Semua Pihak Kolaborasi Bangun Kota Tangerang 

HUT ke-32, Praktisi Komunikasi Gunawan Ajak Semua Pihak Kolaborasi Bangun Kota Tangerang 

Jumat, 28 Februari 2025 | 15:11

Sejak resmi menjadi kota administratif pada 28 Februari 1993 setelah sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang telah menginjak usia ke-32 pada Jumat, 28 Februari 2025.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill