Muncul Wacana Provinsi Tangerang Raya ?

Denny Bagus Irawan | Selasa, 7 Mei 2013 | 12:37

Peta Tangerang (tangerangnews / rangga)

TANGERANG-Munculnya wacana Provinsi Tangerang Raya yang ingin berpisah dari Provinsi Banten disambut Sekretaris Umum Aliansi Pembentukan Propinsi Tangerang Raya (AP2TR) yakni Alih Budi K. Hal itu muncul setelah adanya isu yang diucapkan oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

Menurut Alih Budi, Tangerang layak untuk segera dibentuk sebagai Provinsi Tangerang Raya.

Tangerang dianggapnya, layak untuk segera dibentuk menjadi Propinsi. Aspek demografis, potensi wilayah, asset daerah, infrastruktur dan sumber daya manusianya sudah memenuhi standar dari kelayakan sebuah propinsi.

“Kami siap membentuk dan menggalang segenap stake holder yang ada di tiga wilayah Tangerang Raya (Tangsel, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang) untuk mensukseskan percepatan berdirinya propinsi Tangerang Raya,” ujarnya.

Dia juga mengaku, AP2TR baru akan dideklarasikan dalam waktu dekat. “Sebagai mitra dari segenap pemegang kebijakan untuk mempercepat terbentuknya propinsi Tangerang Raya dalam sisi perjuangan pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk mendorong PAD,” jelasnya.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Hendrik Wali Kota Lumbung Informasi Masyarakat (LIRA) Kota Tangerang, bahwa Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangsel sudah layak untuk membentuk propinsi sendiri.

“ Dimana dari jumlah penduduk 3 wilayah tersebut melebihi 50% dari jumlah penduduk propinsi induk, begitu juga dengan kemampuan pendapatan daerah yang sudah mumpuni dan itu semua kesejahteraan masyarakat Tangerang Raya,” ujarnya. (HUM)

TagsAirin Rachmi Diany Arief R Wismansyah Polres Tangerang Provinsi Tangerang Raya Rano Karno Zaki Iskandar

Terpopuler

NASIONAL

Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemerintah Putuskan Tarif Listrik PLN Tidak Naik hingga September 2026

Jumat, 3 Juli 2026 | 21:48

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif listrik PT PLN (Persero) untuk periode Juli hingga September 2026 tetap berlaku tanpa kenaikan.