Connect With Us

Pemkot Tangerang Raih WTP Ke Enam Kalinya

| Senin, 27 Mei 2013 | 21:45

Wali Kota Tangerang Wahidin Halim saat menerima penghargaan WTP. (tangerangnews / rangga)

 
TANGERANG-Pemerintah Kota Tangerang kembali mempertahankan pretasinya dalam pengelolaan keuangan dengan meraih penghargaan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-enam kalinya.
 
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten I Nyoman Wara kepada oleh Wali Kota Tangerang Wahidin Halim pada acara  Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2012 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, di Kantor BPK RI Perwakilan Banten , Senin (27/05).
 
Acara penyerahan LHP Keuangan tersebut dihadiri oleh enam Kabupaten Kota diantaranya Kabupaten Lebak, Pandegelang, Serang, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kota Cilegon. Dari ke enam daerah yang diserahkan LHP hanya Kota Tangerang saja yang  mendapatkan predikat WTP sekaligus mempertahankan prestasinya untuk ke enam kalinya. Hal ini menjadikan kota Tangerang menjadi satu-satunyanya Pemerintah Kota di Indonesia yang dapat mempertahankan secara berturut-turut sejak tahun 2007.
 
"Alhamdulillah untuk ke enam kali Kota Tangerang mendapatkan Predikat WTP, penghargaan ini kita apresiasi sebagai prestasi dari kerja keras seluruh aparatur pemkot Tangerang. Terima kasih atas kerja keras dan komitmen aparatur Pemkot dalam upaya membangun pemerintahan yang akuntable  dan transparan sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik," ujar Wahidin.
 
Dikatakannya, untuk meraih WTP, Pemkot telah berhasil melakukan pengendalian internal secara baik dalam hal ini fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara kontinyu dan komprehensif. Evaluasi bulanan dan briefing kepada seluruh SKPD setiap minggu menjadi bagian rutin yang kerap dilakukan Wali Kota Tangerang.
 
“Penghargaan ini hendaknya jangan disikapi secara berlebihan karena perlu kita sadari bahwa kejujuran harus menjadi bagian dari kehidupan kita yang hakiki,” ujarnya.
 
Selain itu, Pemkot juga didukung oleh para pegawainya yang handal dan mempunyai kompetensi  dalam mengelola keuangan "Di tingkat internal, sekecil apapun temuan inspektorat terhadap SKPD langsung ditindaklanjuti," imbuhnya.
 
Sementara itu Ketua BPK RI I Nyoman Wara dalam sambutannya mengatakan bahwa dari enam Kabupaten/Kota yang hadir hanya Pemkota Tangerang saja yang  laporan keuangannya memperoleh opini WTP. Diakuinya bahwa sampai saat ini memang belum ada kenaikan opini, namun sudah ada peningkatan pada kualitas laporan keuangannya.
 
“Oleh karenanya diharapkan agar daerah lain yang belum mendapatkan opini WTP dapat terus berupaya melakukan perbaikan dalam setiap pelaporan keuangannya serta terus meningkatkan pengawasan internal. Dan bagi Kota yang memperoleh opini WTP seperti Pemkot Tangerang, saya ucapkan selamat dan memberikan apresiasi agar dapat terus mempertahankan keberhasilan ini,” paparnya.(RAZ)
 

SPORT
Prediksi Skor Barito Putera vs Persita BRI Liga 1 2024/2025, Ambisi Pendekar Cisadane Akhiri Kutukan

Prediksi Skor Barito Putera vs Persita BRI Liga 1 2024/2025, Ambisi Pendekar Cisadane Akhiri Kutukan

Jumat, 22 November 2024 | 12:28

Pekan ke-11 lanjutan BRI Liga 1 2024/2025 akan mempertemukan Barito Putera melawan Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada Sabtu, 23 November 2024.

HIBURAN
Kenapa Kucing Suka Tidur di Alat Elektronik? Ini Alasannya

Kenapa Kucing Suka Tidur di Alat Elektronik? Ini Alasannya

Jumat, 22 November 2024 | 10:42

Bagi para pemilik kucing, pemandangan kucing yang tidur atau duduk di atas alat elektronik seperti laptop atau komputer tentu sudah sangat familiar.

NASIONAL
Tidak Setiap Daerah Cocok, Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi PPBD Dihapus

Tidak Setiap Daerah Cocok, Wapres Gibran Minta Sistem Zonasi PPBD Dihapus

Jumat, 22 November 2024 | 16:10

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta agar sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) dihapus. Ia menilai, sistem tersebut tidak cocok diterapkan di semua daerah.

OPINI
Jemput Bola Kejar Pajak, Haruskah?

Jemput Bola Kejar Pajak, Haruskah?

Senin, 18 November 2024 | 14:36

Tidak bisa dimungkiri, dalam sistem kapitalisme sumber pemasukan utama negara didapatkan dari pajak. Maka tidak heran jika akhirnya berbagai cara dilakukan demi menertibkan rakyat dalam membayar pajak

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill