TANGERANGNEWS.COM-DI era Orde Baru,saat court politics dan sistem otoriter berlaku, tak ada jenderal TNI yang berani menantang Presiden Soeharto untuk meraih jabatan presiden di negeri ini. Para pejabat sipil ataupun militer hanya berani bertarung di antara mereka sendiri untuk menjadi "orang kepercayaan" atau "orang terdekat" Soeharto. Tengok misalnya pertarungan antara Mayjen Ali Murtopo dan Jenderal Soemitro yang berakhir dengan peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974) atau pertarungan antara Jenderal Benny Moerdani dan Sudharmono ketika Sudharmono akan dipilih menjadi wakil presiden. Sejak Reformasi bergulir,segalanya serbaterbuka.Para mantan pejabat atau mantan jenderal punya hak yang sama untuk maju menjadi calon presiden (capres).Pada Pemilu 2004, ada Wiranto dan Prabowo yang mengikuti Konvensi Nasional Partai Golkar untuk menjadi capres dari partai itu.Wiranto terpilih menjadi capres Partai Golkar, tapi kalah pada putaran pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004. Pada Pemilu 2009 ini, ada pula beberapa jenderal yang "akan maju" menjadi capres,yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai incumbent,Wiranto yang diusung Partai Hanura, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, dan dua jenderal lain yang belum jelas dukungan partainya, yakni mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan mantan Aster KSAD Mayjen Saurip Kadi.Para jenderal itu saling kenal satu sama lain,termasuk plus minus mereka.Ini disebabkan bukan saja faktor hubungan atasan-bawahan atau pernah satu angkatan di Akademi Militer, melainkan juga rekam jejak mereka saat masih aktif di kemiliteran. Dari lima "jenderal" itu, hanya SBY yang lebih sering menduduki jabatan staf dan jarang berada di pasukan.SBY bukan pula dari jajaran pasukan komando Angkatan Darat, baik Kopassus ataupun Kostrad. Karena itu, jangan heran jika SBY termasuk jenderal yang "bersih dari tuduhan pelanggaran HAM"kecuali soal kasus "kuda tuli"(kerusuhan 27 Juli 1996), yaitu pengambilalihan secara paksa Kantor DPP PDI pro-Megawati oleh kelompok pro-Soerjadi yang didukung aparat TNI dan Brimob di Jalan Diponegoro, Jakarta. Saat itu, SBY masih menjadi Kasdam Jaya yang pangdamnya adalah Sutiyoso dan masih menunggu penempatan baru di Kodam Sriwijaya, Palembang. SBY hanya sempat dikirim ke Timor Timur saat masih perwira muda,tetapi karier lapangan militernya tidaklah cemerlang. Dari lima jenderal itu, hanya Wiranto yang memiliki pangkat jenderal penuh karena karier kemiliterannya.Bukan penghargaan atas dasar posisi di jabatan sipil. Wiranto memang tidak pernah menjadi anggota Kopassus (RPKAD atau Kopassanda dulu), tapi berasal dari jajaran infanteri TNI-AD dan pernah menjadi Panglima Kostrad.Lalu Saurip Kadi,jabatan militer terakhirnya adalah Asisten Teritorial KSAD dengan pangkat mayor jenderal.Adapun jabatan militer terakhir SBY adalah Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI dan sebelumnya menjadi Kasospol ABRI dengan pangkat letnan jenderal.Pangkat jenderal penuhnya merupakan pangkat kehormatan yang diperoleh pada masa Gus Dur menjadi presiden. Kemudian Sutiyoso, pangkat terakhirnya juga mayor jenderal, sedangkan pangkat letjennya hanyalah penghargaan karena posisinya sebagai Gubernur DKI Jaya.Kenaikan pangkat itu diberikan oleh kawan seangkatannya,Wiranto. Sutiyoso dan Prabowo berasal dari Kopassus.Tidaklah mengherankan jika badannya tetap tegap dan terbiasa untuk melakukan operasi militer sendirian atau individual. Seorang anggota Kopassus memang harus mampu menjalankan operasi militer individu, misalnya diturunkan di tanah Papua sebagai "anggota KNPI"yang harus menguasai medan seluas 20 km persegi sendirian! Prabowo bukan saja pernah menjadi Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, tetapi juga pernah menjadi Panglima Kostrad. Dari lima jenderal itu pula, hanya dua jenderal yang pundi-pundi uangnya tak terbatas, yaitu SBY karena posisinya sebagai incumbent dan Prabowo yang konon meraih keuntungan besar dari penjualan ladang minyak di Kazakhstan. Sementara Wiranto, Sutiyoso, dan Saurip Kadi terengah- engah napasnya karena dananya terbatas. Tidaklah mengherankan jika iklan Partai Demokrat dan SBY serta Prabowo dan Gerindra menguasai pangsa iklan media TV, radio, dan surat kabar pada Pemilu 2009 ini. Selain menggunakan cara beriklan yang konvensional, ada pula gaya "beriklan"yang tidak konvensional, misalnya ketika SBY melontarkan ada perwira tinggi TNI AD yang menyebar isu "asal bukan S (ABS)" yang dikonotasikan "asal bukan SBY". Isu itu begitu santer terdengar bulan lalu sampai-sampai Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso, KSAD Jenderal TNI Agustadi Sasongko, Kepala Pusat Penerangan TNI Marsda TNI Sagom Tambun menyatakan TNI akan netral pada Pemilu 2009 ini. Jaminan itu diberikan agar para "bintang" itu tidak menarik-narik TNI ke politik praktis seperti pada era Orde Baru yang dapat memecah belah TNI sebagai alat pertahanan negara. Prabowo sebagai capres terkaya dan paling "getol" pasang iklan menyaingi SBY pun menjadi sasaran "tembak" yang empuk. Itu terkait rekam jejak masa lalunya sebagai Danjen Kopassus karena anak buahnya,Tim Mawar, pernah menculik beberapa aktivis prodemokrasi. Lucunya, ada mantan-mantan aktivis yang juga diculik kini malah menjadi caleg dari Gerindra, mungkin karena terkena Stockholm Syndrome, yaitu tumbuhnya rasa kedekatan antara yang diculik dengan yang menculik setelah sekian lama berhubungan. Entah ada hubungannya dengan politik atau tidak, pada 11 Maret lalu, Letjen (Purn) Sintong Panjaitan meluncurkan bukunya yang berjudul Perjalanan Seorang Prajurit Parakomando. TERBIT BUKU SINTONG Buku ini memuat sepak terjang Sintong sebagai prajurit TNIAD dari jajaran RPKADKopassanda- Kopassus yang berani dan cepat mengambil keputusan, tetapi karier militernya terjungkal akibat kasus penembakan para anak muda di Pekuburan Santa Cruz,Timor Timur, pada Desember 1991. Bagian yang paling menarik dari buku ini justru bagaimana Sintong dengan gagah berani melindungi Presiden BJ Habibie dari teror yang dilakukan Prabowo dan beberapa anak buahnya dari Kopassus setelah penyerahan posisi presiden dari Soeharto ke Habibie pada 21 Mei 1998.Buku Sintong terbit kurang dari sebulan sebelum pemilu legislatif. Kita tidak tahu apakah ini momennya baru memungkinkan atau memang tepat disesuaikan dengan masa kampanye. Sintong sebagai atasan Prabowo tentu tahu sepak terjang anak buahnya di masa lalu. Semua warga negara, sipil ataupun militer, dari etnik atau agama apa pun,memang berhak mencalonkan diri menjadi presiden. Cara kampanyenya pun bebas-bebas saja asalkan tidak menyangkut sesuatu yang amat pribadi. Namun jangan karena ada di antara capres itu adalah mantan jenderal, lalu "perang bintang" dapat mereka lakukan. Jika ini terjadi, esensi pemilu yang demokratis menjadi sirna dan bukan hanya TNI yang yang demokratis menjadi sirna dan bukanhanya TNI yang terpecah belah,melainkan bangsa ini juga dapat tercerai-berai.(*) IKRAR NUSA BHAKTI Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI