TANGERANGNEWS.com-Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memungut Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa berbayar, kartu perdana, token dan voucher mulai 1 Februari 2021.
Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.
Dalam Pasal 13 ayat 1 beleid yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 22 Januari 2021, besaran pajak dihitung dengan mengalikan tarif PPn 10 persen dengan dasar pengenaan pajak.
Sri dalam pertimbangan PMK tersebut menyatakan, kebijakan tersebut dibuat dalam rangka memberikan kepastian hukum. Selain itu, beleid itu juga diterbitkan untuk menyederhanakan administrasi. "Dan mekanisme pemungutan PPn atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa," katanya seperti dikutip dari beleid itu, Jumat (29/1/2021).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) ditargetkan dapat berjalan pada tahun 2026.
TODAY TAG
PT Alpha Gemilang Makmur, produsen inovatif kardus packaging berbahan Polypropylene board (PP board) merek ALVAboard, mengumumkan rencana besar demi memenuhi permintaan pasar global dan lokal yang melonjak.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) semakin mengoptimalkan pelayanan kesehatan luar gedung Puskesmas melalui peluncuran program "Ngider Sehat Premium".
Perusahaan makanan laut asal Seattle, Amerika Serikat (AS), Aquastar, melakukan penarikan sukarela (voluntary recall) terhadap sejumlah produk udang beku yang dijual di berbagai toko ritel besar di seluruh negeri.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews
