Malaysia Pangkas Harga Solar Jadi Rp9.000-an per Liter, Ini Alasan di Baliknya
Selasa, 23 Juni 2026 | 11:51
Pemerintah Malaysia memutuskan menurunkan harga solar menjadi 2,10 ringgit Malaysia atau sekitar Rp9.061 per liter mulai Juli 2026.
TANGERANGNEWS.com-Seiring meningkatnya kasus penularan COVID-19, sempat beredar kabar PPKM darurat yang seharusnya berakhir 20 Juli 2021 akan diperpanjang hingga 4-6 minggu kedepan.
Skenario perpanjangan PPKM itu berhembus setelah diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat rapat bersama Banggar DPR RI, Senin 12 Juli kemarin.
"PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis bahan paparan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya seperti dilansir dari Detikcom.
Karena kondisi COVID-19 yang belum juga bisa ditekan, pihaknya akan memperkuat APBN untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus virus tersebut kepada perekonomian.
"Diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM darurat, dan kesiapan sistem kesehatan, baik fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan," katanya.
Sementara, Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menyebut belum ada rencana perpanjangan PPKM darurat, seperti kabar yang ramai belakangan ini.
Pemerintah masih mengamati tren penurunan kasus COVID-19 guna mengambil langkah kebijakan selanjutnya.
"Belum ada rencana perpanjangan PPKM darurat. Namun kita akan cermati perkembangan penurunan laju penyebaran kasus," katanya, Selasa 13 Juli 2021.
Pemerintah Malaysia memutuskan menurunkan harga solar menjadi 2,10 ringgit Malaysia atau sekitar Rp9.061 per liter mulai Juli 2026.
TODAY TAGSebagai pintu gerbang utama negara dengan mobilitas penumpang yang sangat padat, Bandara Soetta siap memanjakan para pecinta sepak bola dengan menyediakan lokasi nobar yang strategis di Smmile Center Terminal 3.
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang terus mematangkan langkah menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten yang akan digelar di Kota Tangerang Selatan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggelar rapat pengurus
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang menilai, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029, dapat menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah (Perda) anti LGBT.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews