Connect With Us

Indeks Belanja Ramadan Naik, Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,1 Persen di Atas Global

Rangga Agung Zuliansyah | Senin, 9 Mei 2022 | 19:48

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (@TangerangNews / Rangga Agung Zuliansyah)

TANGERANGNEWS.com-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pertimbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2022 stabil atau hampir sama dengan kuartal keempat 2021 di angka 5,01 persen. 

Airlangga mengatakan, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya 3,6 hingga 4,5 persen.

"Jadi, Indonesia, pertumbuhannya di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Berbagai lembaga dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 5 sampai 5,4 persen,” tutur Airlangga, Senin 9 Mei 2022.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pertumbuhan ekonomi nasional didorong banyak faktor. Salah satunya adalah naiknya indeks belanja selama Ramadan tahun ini.

Adapun indeks belanja selama Ramadan 2022 meningkat sekitar 31 persen dibandingkan tahun lalu.

Berdasarkan data pemerintah, kenaikan indeks belanja terjadi di hampir seluruh pulau di Indonesia. Seperti di Kalimantan meningkat dengan indeks belanja 199,6, Sumatera 178, Jawa 137, Maluku dan Papua 145,5, serta Bali dan Nusa Tenggara 72,9. 

"Kalau kita lihat secara keseluruhan jumlah frekuensi dan belanja itu indeks 179,4, sedangkan dari segi nilai sebesar 159,9,” tutur Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, terkait inflasi di Indonesia masih dalam range APBN. Berdasarkan data di lapangan hampir seluruh sektor mulai dari suplai rata-rata positif, yakni dari pergudangan, industri jasa pertanian, konstruksi.

Dari sisi demand, konsumsi rumah tangga tumbuh positif, begitupun investasi maupun ekspor-impor. Hal ini akan memberikan hal positif dalam survei pasar dan tenaga kerja di bulan Februari.

Sementara, terkait kinerja penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, tercatat realisasinya 15,4 persen atau Rp 70,37 triliun. Rinciannya, bidang kesehatan sebesar 9,7 persen atau Rp 11,87 triliun, yakni untuk insentif nakes dan klaim pasien. 

Selain itu, terkait perlindungan masyarakat realisasinya sudah 49,27 triliun atau 32 persen. Ini terdiri dari PKH, BLT minyak goreng, BLT Dana Desa, Bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan, serta kartu prakerja.

“Penguatan pemulihan ekonomi sekitar 5,2 persen atau Rp 9,2 triliun, baik itu di sektor pariwisata, dukungan UMKM,” ujar Airlangga.

Menko Perekonomian juga menyampaikan catatan yang diberikan Presiden Jokowi agar pemerintah memperhatikan terkait energi dan pangan untuk ketahanan nasional ke depan.

KOTA TANGERANG
2 Wanita Jaringan Pengedar Etomidate Diringkus di Apartemen Jakarta dan Klaster Tangerang, 82 Cartridge Disita

2 Wanita Jaringan Pengedar Etomidate Diringkus di Apartemen Jakarta dan Klaster Tangerang, 82 Cartridge Disita

Jumat, 6 Februari 2026 | 22:19

Ditresnarkoba Polda Metro Jaya kembali membongkar praktik peredaran gelap narkotika jenis baru. Kali ini, petugas berhasil mengamankan 82 pcs cartridge vape berisi Etomidate dari dua lokasi berbeda di Jakarta Barat dan Kota Tangerang.

SPORT
Jelang Laga Lawan China, Coach Timnas U-17: Musuh Lebih Diunggulkan

Jelang Laga Lawan China, Coach Timnas U-17: Musuh Lebih Diunggulkan

Jumat, 6 Februari 2026 | 16:06

Pelatih Kepala Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 Nova Arianto menyebut bahwa skuad musuh berada di posisi yang lebih diunggulkan pada laga yang akan digelar di Indomie Arena Tangerang.

BISNIS
Incar Pasar Properti Tangerang, Mitra Besi Baja Ekspansi ke Serpong

Incar Pasar Properti Tangerang, Mitra Besi Baja Ekspansi ke Serpong

Jumat, 6 Februari 2026 | 16:35

Jaringan ritel material konstruksi di bawah naungan PT Mitra Baja Cemerlang (MBC), Mitra Besi Baja (MBB) resmi membuka cabang keduanya di Serpong, Kota Tangerang Selatan.

OPINI
Zonasi Prostitusi dan Ilusi Pendapatan Daerah

Zonasi Prostitusi dan Ilusi Pendapatan Daerah

Jumat, 6 Februari 2026 | 22:24

Alih-alih memberantas prostitusi dan peredaran miras, negara justru berposisi sebagai pengatur lokasi dan tata kelolanya. Maksiat tidak dihapus, hanya dipindahkan dan dilegalkan secara administratif.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill