Connect With Us

Indeks Belanja Ramadan Naik, Airlangga Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,1 Persen di Atas Global

Rangga Agung Zuliansyah | Senin, 9 Mei 2022 | 19:48

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (@TangerangNews / Rangga Agung Zuliansyah)

TANGERANGNEWS.com-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pertimbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama 2022 stabil atau hampir sama dengan kuartal keempat 2021 di angka 5,01 persen. 

Airlangga mengatakan, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya 3,6 hingga 4,5 persen.

"Jadi, Indonesia, pertumbuhannya di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Berbagai lembaga dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 5 sampai 5,4 persen,” tutur Airlangga, Senin 9 Mei 2022.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pertumbuhan ekonomi nasional didorong banyak faktor. Salah satunya adalah naiknya indeks belanja selama Ramadan tahun ini.

Adapun indeks belanja selama Ramadan 2022 meningkat sekitar 31 persen dibandingkan tahun lalu.

Berdasarkan data pemerintah, kenaikan indeks belanja terjadi di hampir seluruh pulau di Indonesia. Seperti di Kalimantan meningkat dengan indeks belanja 199,6, Sumatera 178, Jawa 137, Maluku dan Papua 145,5, serta Bali dan Nusa Tenggara 72,9. 

"Kalau kita lihat secara keseluruhan jumlah frekuensi dan belanja itu indeks 179,4, sedangkan dari segi nilai sebesar 159,9,” tutur Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, terkait inflasi di Indonesia masih dalam range APBN. Berdasarkan data di lapangan hampir seluruh sektor mulai dari suplai rata-rata positif, yakni dari pergudangan, industri jasa pertanian, konstruksi.

Dari sisi demand, konsumsi rumah tangga tumbuh positif, begitupun investasi maupun ekspor-impor. Hal ini akan memberikan hal positif dalam survei pasar dan tenaga kerja di bulan Februari.

Sementara, terkait kinerja penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, tercatat realisasinya 15,4 persen atau Rp 70,37 triliun. Rinciannya, bidang kesehatan sebesar 9,7 persen atau Rp 11,87 triliun, yakni untuk insentif nakes dan klaim pasien. 

Selain itu, terkait perlindungan masyarakat realisasinya sudah 49,27 triliun atau 32 persen. Ini terdiri dari PKH, BLT minyak goreng, BLT Dana Desa, Bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan, serta kartu prakerja.

“Penguatan pemulihan ekonomi sekitar 5,2 persen atau Rp 9,2 triliun, baik itu di sektor pariwisata, dukungan UMKM,” ujar Airlangga.

Menko Perekonomian juga menyampaikan catatan yang diberikan Presiden Jokowi agar pemerintah memperhatikan terkait energi dan pangan untuk ketahanan nasional ke depan.

NASIONAL
Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Bos Buruh Klaim Pabrik PHK Massal Bukan karena Upah Tinggi, Ini Empat Penyebabnya

Rabu, 14 Oktober 2026 | 14:45

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum bukan penyebab utama penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia.

TEKNO
Fundamental dan Teknikal Solana di Akhir Tahun 2026

Fundamental dan Teknikal Solana di Akhir Tahun 2026

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:16

Solana memasuki akhir 2026 dengan sejumlah katalis yang dapat menentukan arah harga SOL. Pertumbuhan ekosistem, aktivitas jaringan, pengembangan aplikasi terdesentralisasi, serta kondisi pasar kripto menjadi faktor fundamental yang perlu

TOKOH
KH Ahmad Fudholi Meninggal Dunia Usai Jalani Perawatan Akibat Kecelakaan

KH Ahmad Fudholi Meninggal Dunia Usai Jalani Perawatan Akibat Kecelakaan

Senin, 7 September 2026 | 15:29

‎Ulama kondang asal Kabupaten Tangerang KH. Ahmad Fudholi meninggal dunia setelah menjalani perawatan pascakecelakaan di Tol Tangerang-Merak.

OPINI
Membenahi Kekuasaan: Dari Naluri Politik Menuju Nalar Ilmu Pengetahuan

Membenahi Kekuasaan: Dari Naluri Politik Menuju Nalar Ilmu Pengetahuan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:03

Kekuasaan sering kali merasa mengetahui apa yang terbaik bagi rakyatnya. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah dapat membuat peraturan, mengalokasikan anggaran, membangun infrastruktur, dan menentukan arah pembangunan.

""Kekuatan dan perkembangan datang hanya dari usaha dan perjuangan yang terus menerus""

Napoleon Hill