Kemasan Milo dan Kopi Isi 3,4 Kg Bahan Baku Ineks Cair Diselundupkan 2 WN Cina di Bandara Soetta
Rabu, 15 Juli 2026 | 17:46
Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang dilakukan jaringan internasional.
TANGERANGNEWS.com-Bambang Tri Mulyono, penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), ditetapkan sebagai tersangka setelah ditangkap Kepolisian bersama rekannya Sugi Nur Raharja. Keduanya menjadi tersangka atas kasus dugaan penistaan agama dan menyebarkan ujaran kebencian.
"Tersangka pertama adalah SNR (Sugi Nur Raharja), kedua adalah BTM (Bambang Tri Mulyono)," kata Kabag Penum Humas Polri Kombes Nurul Azizahi di Mabes Polri, seperti dilansir dari CNN Indonesia, Kamis 13 Oktober 2022 malam.
Adapun ujaran kebencian serta penistaan agama tersebut, kata Nurul, disebarkan keduanya lewat konten unggahan akun YouTube Gus Nur 13 Official.
Sebelumnya, Bambang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terhadap Presiden Jokowi atas tuduhan ijazah palsu.
Dalam gugatan nomor perkara:592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tersebut, Bambang menilai Jokowi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), berupa membuat keterangan yang tidak benar dan/atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah (bukti kelulusan) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo.
Dokumen dokumen ijazah tersebut disebut sebagai kelengkapan syarat pencalonan Jokowi dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf r Peraturan KPU no 22/2018
Sidang itu dijadwalkan pada 18 Oktober 2022 mendatang, dengan pihak tergugat selain Presiden Jokowi, ada juga KPU selaku penyelenggara pilpres, MPR RI serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan upaya penyelundupan narkotika yang dilakukan jaringan internasional.
TODAY TAGBesaran gaji pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak akan disamaratakan. Upah pegawai nantinya ditentukan berdasarkan kemampuan usaha dan pendapatan masing-masing koperasi di daerah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyiapkan evaluasi sejumlah program keahlian di sekolah menengah kejuruan (SMK) untuk menyesuaikan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi.
RECOMENDED
Tangerang News
@tangerangnews