Oleh : Hari Hadi Putra, Ketua Komite Mahasiswa Nusantara untuk Demokrasi (KMND) Wilayah Banten

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar debat kandidat bakal calon Wali Kota Tangsel sebagai bagian dari konvensi partai berlogo tangan mengepal tersebut, Minggu, 15 Maret 2020.

Debat tersebut disiarkan secara langsung melalui akun media sosial mereka. Berikut catatan penulis terhadap subtansi debat yang penulis nilai gagal mengonsolidasikan ide anti korupsi.

PSI dan Ide Anti Korupsi

Sebagai partai baru yang menggembar-gemborkan ide-ide segar, PSI ingin menampilkan diri sebagai partai yang memang berbeda dengan partai-partai lainnya, diantaranya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Namun, sepanjang proses debat yang berlangsung hari ini, penulis menilai, gagasan PSI tersebut tidak teraktualisasikan.  Delapan bacalon Wali Kota Tangsel tidak menyampaikan gagasan secara kongkret ikhwal pemberantasan korupsi di Tangsel.

Bahkan, sang panelis, kurang greget dan tajam saat memberikan pertanyaan kepada para kandidat, agar persoalan-persoalan mendasar (pemberantasan korupsi) dapat dieksplorasi.

Pada aras ini, jelas, PSI gagal mengonsolidasi ide membangun tatanan pemerintahan yang bersih untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Tangsel dari para kandidat. Sehingga, publik yang merindukan munculnya sosok calon kepala daerah yang memiliki visi pemberantasan korupsi pun merasa ambyar (kandas).

Debat dan Menjawab Persoalan

Selain itu, penulis menilai, beberapa persoalan mendasar belum tereksplorasi dalam debat tersebut. Isu-isu kekinian, seperti bonus demografi yang menjadi bayang-bayang menakutkan karena terus bertambahnya jumlah pengangguran di Tangsel, tidak mengemuka.

Penulis pun merasa semakin sangsi, karena ide demokratisasi yang digaungkan PSI menjadi hanya semacam macan kertas. 

Ketidakhadiran tiga kandidat (Siti Nur Azizah, Ade irawan dan Kemal Mustafa) menjadi alarm untuk PSI Tangsel bahwa ada yang salah dalam proses konvensi ketika salah satu kandidat secara terang-terangan menyatakan telah mendapatkan dukungan PSI, meski hal itu dibantah oleh Ketua Konvensi PSI Isyana Bagoes Oka.  Namun publik yang semakin cerdas tentu memiliki pandangan berbeda, karena seperti pepatah, ada asap, pasti ada api.

Penulis menilai, ketidakhadiran tiga kandidat tersebut mengisyaratkan kekecewaan mereka atas proses konvensi yang dipertanyakan integritasnya.

Debat Pepesan Kosong

Sebagai panggung untuk membedah isi kepala calon pemimpin daerah, tentu publik menantikan gagasan-gagasan brilian. Namun, sepanjang acara tersebut berlangsung, penulis hanya disuguhi retorika belaka.

Perdebatan pun tidak menarik karena kandidat tidak menawarkan solusi, namun hanya mengumbar retorika yang tak lain hanya gagasan yang tidak membumi.

Andai saja sosok seperti Ade Irawan, yang dikenal sebagai pegiat anti korupsi dengan pengalaman advokasinya hadir, tentu narasi yang disampaikan akan lebih mudah dicerna oleh publik seputar isu .good governance dan pemberantasan korupsi.

Tiadanya narasi pemberantasan korupsi yang subtansif dalam debat kandidat bacalon Wali Kota Tangsel tersebut sama halnya mengubur masa depan PSI di Tangsel. Karena sesungguhnya, publik merindukan PSI hadir sebagai pembeda, bukan pelengkap.