Connect With Us

Majelis, Kembalikan Kedaulatan Rakyat!

Tim TangerangNews.com | Kamis, 16 September 2021 | 10:56

| Dibaca : 494

Anthony Budiawan. (@TangerangNews / Net)

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)

TANGERANGNEWS.com- Saya bermimpi, masih berada di dalam ruang pertemuan persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terdengar seorang tokoh bangsa mengatakan dengan keras, bahwa Indonesia berdiri atas perjuangan rakyat dari seluruh daerah.

Indonesia bukan milik sekelompok orang, tetapi milik seluruh rakyat daerah yang menyerahkan kedaulatan daerahnya untuk bergabung dengan negara Indonesia yang baru akan kita bentuk.

Oleh karena itu, masa depan bangsa dan negara ini harus ditentukan melalui perwakilan rakyat yang terdiri dari seluruh daerah dan golongan di bawah pimpinan hikmah-kebijaksanaan yang bermusyawarah atau berkumpul dalam persidangan (Yamin).

Badan perwakilan rakyat dari daerah dan golongan tersebut membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang memegang kekuasaan negara tertinggi.

Artinya, MPR yang merupakan perwakilan rakyat dari segala golongan dan daerah menentukan masa depan Indonesia, masa depan seluruh daerah Indonesia, secara musyawarah.

Untuk itu, MPR mempunyai tiga tugas pokok yang sangat mulia.

Pertama, MPR membuat Garis Besar Haluan Negara yang memuat berbagai kebijakan yang perlu diambil untuk mencapai cita-cita dan tujuan kemerdekaan Indonesia, yaitu merdeka (freedom), bersatu, daulat, adil dan makmur, berdasarkan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan, mencerdaskan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, MPR mengangkat Presiden (sebagai mandataris MPR) untuk menjalankan  tugas negara dan tugas pemerintahan berdasarkan ketetapan GBHN.

Ketiga, MPR memantau dan mengevaluasi Presiden apakah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketetapan GBHN, melalui pertanggungjawaban Presiden pada akhir masa jabatan. Selain itu, MPR juga mempunyai kekuasaan untuk memberhentikan Presiden apabila dinilai tidak layak atau membahayakan negara.

Tetapi, bagaimana kalau para wakil rakyat di MPR tidak menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat, tanya seorang peserta rapat.

Seperti sudah saya jelaskan, bahwa MPR harus dipimpin di bawah hikmah-kebijaksanaan. Oleh karena itu kita tegaskan dalam sila keempat Pancasila, yaitu: Kerakyatan yng dipimpin oleh Hikmah-Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Dengan demikian, kita terus mengingatkan para wakil rakyat agar memimpin Indonesia secara hikmah-kebijaksanaan.

Pemimpin di bawah Hikmah akan menghasilkan pemikiran baik dan menghindari pemikiran buruk. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan wakil rakyat yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya, jelasnya lagi.

Kemudian saya tergelitik untuk bertanya. Di dalam mimpi, saya kemukakan bahwa setelah 76 tahun merdeka ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang direncanakan pada tahun 1945.

Konstitusi Indonesia sejak amandemen 1999-2002 sudah berubah. MPR sekarang bukan lagi perwakilan daerah dan golongan yang bermusyawarah menentukan masa depan negara. MPR bahkan secara sukarela menyerahkan kekuasaannya dalam memilih Presiden menjadi pemilihan secara langsung.

Dampaknya, menurut pengamatan saya, lanjut saya cukup berapi-api, Indonesia kini dikuasai para pemilik modal yang mendanai pemilihan langsung ini, tentu saja bersama-sama dengan kekuatan partai politik.

Karena pencalonan anggota wakil rakyat dan presiden harus melalui partai politik. Mereka yang menentukan segalanya, dibiayai oleh pemilik modal.

Setelah pemilu selesai mereka tinggal mengatur membagi-bagi rejeki. Bahkan ada yang berkata ekstrim, mereka mengatur “perampokan” atas negeri ini, melalui penerbitan undang-undang yang menguntungkan para pemilik modal.

Seorang tokoh bangsa menjawab. Yang dilakukan para wakil rakyat itu merupakan pengkhianatan kepada daerah dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Itu jelas. Tidak dapat dibantah. Kami berjuang untuk kesejahteraan dan kebebasan seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk para pengkhianat tersebut. Saya termenung!

Sejarah menunjukkan bahwa pengkhianatan atau penindasan kepada rakyat adalah hal yang dapat terjadi. Dan bersamaan itu juga, rakyat akan bangkit, pasti bangkit, melakukan perlawanan atas penindasan. Dan semua itu adalah sah.

Perlawanan kepada penjajah adalah sah. Begitu juga perlawanan kepada penindas rakyat juga sah. Misalnya Revolusi Amerika atau Revolusi Perancis, keduanya sah menurut sejarah.

Jadi sebaiknya penguasa politik di Indonesia waspada untuk itu. Jangan jadi pengkhianat rakyat. Kembalikan Kedaulatan kepada Rakyat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kita tidak mau politik di Indonesia berakhir seperti Raja Louis ke XVI yang harus berakhir di Guillotine pertama di Perancis: killing no murder.

TagsOpini
TOKOH
Banting Mahasiswa di Tangerang, IPW: Brigadir NF Langgar Protap

Banting Mahasiswa di Tangerang, IPW: Brigadir NF Langgar Protap

Kamis, 14 Oktober 2021 | 08:23

TANGERANGNEWS.com–Indonesia Police Watch (IPW) menilai tindakan oknum polisi Brigadir NP yang membanting mahasiswa saat pengamanan unjuk rasa rasa di depan Kantor Bupati Tangerang, Banten

BISNIS
Peringati Breast Cancer Awareness, Hotel Mercure Serpong Ajak Donasi Lewat Kue Pink Meringue

Peringati Breast Cancer Awareness, Hotel Mercure Serpong Ajak Donasi Lewat Kue Pink Meringue

Jumat, 15 Oktober 2021 | 20:07

TANGERANGNEWS.com-Bulan Oktober merupakan peringatan Breast Cancer Awareness yang bertujuan mengedukasi dan menyebarkan kewaspadaan masyarakat tentang bahaya, penyebab

PROPERTI
Canna, Klaster Kedua  Paramount Petals 

Canna, Klaster Kedua  Paramount Petals 

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:25

TANGERANGNEWS.com–Paramount Petals kembali meluncurkan produk terbarunya. Sebuah hunian modern di kota baru yang tengah dikembangkan Paramount Land di Kawasan Curug, Kabupaten Tangerang

"Membuat Janji dan Menepatinya adalah cara terbaik membangun merek"

Seth Godin