Jandi Persoalkan Persyaratan Demokrat dan PKB

 

Jandi mengganggap, surat pencalonan kedua partai tersebut tidak sesuai dengan peraturan KPU No. 9/ 2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan Ibnu Jandi seusai melaporkan hal tersebut kepada KPU Kota Tangerang, Jumat (28/06) sore.

"Hari ini saya datangi KPU perihal pelaporan, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemilukada Kota Tangerang, pada persoalan pokok adalah partai demokrat dan PKB yang pengurusannya masih pelaksana tugas (Plt),” ujar Jandi.  

Menurut Jandi, Plt itu diserahkan di dalam perundang-undang pemerintah daerah No. 32 atau Undang-undang pemilu bahwa boleh menggunakan plt berdasarkan anggaran rumah tangga (AD/ART). “Namun yang saya tahu, hanya dalam pemilihan nasional, itu pun harus melihat persetujuan dari induk semangnya apakah induk semangnya pun mengatur AD/ART dan peraturan perundang-undangan. Ini dua persoalan yang berbeda KPU harus mampu mendudukan persoalan ini, mana undang-undang  untuk pemilu nasional mana pemilu untuk pemilukada," kata  Jandi.

Menurutnya, KPU memiliki hak dalam mencari tahu AD/ART parpol serta juga wajib mensosialisasikan aturan-aturan KPU kepada parpol peserta pemilukada.

"KPU punya undang-undang super body, artinya dia punya hak untuk memaksa, dan parpol harus tunduk apa yang diminta KPU. Tidak boleh KPU di intervensi oleh kepentingan-kepentingan yang apalagi kepentingan plt yang sesungguhnya dia akan bergesekan dengan peraturan perundang-undangan," paparnya.

 

Jandi menambahkan, KPU serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pemilukada diharapkan, jeli, rapih, adil dan proposional serta transparansi.

"Dalam peserta kontestan pemilukada ini agar unsur pemenuhan peraturan perundang-undangannya jelas dan benar adanya serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga nanti hasilnya sangat konstitusional," pungkasnya.

Ketua KPU Kota Tangerang, Syafril Elain mengatakan, laporan tersebut diterima dan akan ditelusuri terlebih dahulu.

"Nanti kita telusuri apakah ini di jadikan persoalan atau hanya menjadi catatan, nanti kami umumkan. Namun,  kalau dilihat berdasarkan peraturan KPU No. 7 dalam verifikasi partai politik di akhir 2012, Plt boleh," katanya. (TRS)