TANGERANG-Keterwakilan perempuan di legislatif yang masih minim, membuat para Caleg perempuan di Provinsi Banten kompak bekerja sama. Terlebih lagi dengan adanya kasus korupsi Gubernur Banten Ratu Atut Chosyah, membuat mereka harus bekerja lebih keras membangun kepercayaan masyarakat untuk memilih mereka.
Hal itu disampaikan para Caleg perempuan se-Provinsi Banten yang juga alumni pelatihan United Nations Development Program (UNDP).
“Peranan perempuan dalam parlemen ini sangat penting. Tapi kuota perempuan di parlemen masih sedikit, untuk anggota DPR RI dari Banten saja belum cuma 18 persen, masih jauh dari syarat minimal 30 persen. Sedangkan kuota di DPRD Kabupaten dan Kota di Banten rata-rata 12 persen,” kata Caleg DPR RI Nomor Urut 2 Dapil Banten III dari Partai Golkar Ratu Dian Hatifah, Selasa (24/12).
Ketua Umum Kausus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) ini juga menyatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan stategi agar perempuan dapat memenuhi kuota 30 persen di legislative, diantaranya dengan meyakinkan masyarakat bahwa caleg perempuan ini memiliki kualitas yang bagus dan bersih dari korupsi.
“SDM aleg untuk Provinsi Banten ini bagus-bagus, tinggal tergantung kepada pemilihnya saja. Jadi kita harus menunjukkan track record kita sebagai Caleg yang berkualitas. Untukitu kita sepakat kita sepakat untuk tidak ada money politik dan tidak akan melakukan korupsi,” tukas Ratu.
Sementara Caleg DPRD Banten no urut 7 dari partai Demokrat Sherisada Manaf menyatakan bahwa beberapa tahun ini animo masyarakat terhadap Caleg perempuaan merosot, kalah popular dibanding caleg laki-laki. Dia pun mengaku, meski sebagai incumbent, nomo rurutnya di daftar caleg tetap (DCT) tersalip oleh caleg laki-laki yang baru maju.
“Kesetaraan gender di Banten masih kurang. Untuk itu,, meski kita caleg perempuan meski berbeda partai, sepakat untuk mengangkat martabat perempuan di parlemen. Dengan keterlibatan perempuan, diharapkan Banten bersih dari Korupsi,” kata wanita yang masih menjabat sebagai Anggota Komisi V DPRD Banten ini.