TANGERANG-Menindaklanjuti buruknya kinerja PDAM Tirta Benteng (TB) Kota Tangerang beberapa tahun terakhir dimana laporan keuangannya dinyatakan disclaimer oleh BPK Banten. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang akan melakukan langkah-langkah strategis guna menyelamatkan BUMD tersebut.
"Kita segera melakukan langkah-langkah perbaikan PDAM Tirta Benteng. Langkah strategis ini dirasa perlu diambil agar pelayanan PDAM TB tidak terganggu," ujar Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin saat memimpin rapat koordinasi dengan Tim Evaluasi dan Badan Pengawas PDAM TB, Rabu (15/1) kemarin.
Langkah-langkah tersebut diawali dengan dibentuknya Tim Evaluasi BUMD yang terdiri dari beberapa SKPD terkait antara lain Plt Sekda, Asda II, DPKD, Inspektorat, Bappeda, Dinas PU, Bagian Hukum dan Perekonomian.
“Tim Evaluasi BUMD ini bertugas membantu Wali Kota dalam mengevaluasi kinerja dan melakukan kajian strategis terhadap PDAM, namun tidak akan mengambil alih tugas dan wewenang badan pengawas,” kata Sachrudin.
Badan Pengawas PDAM TB Ivan Yulianto yang didampingi badan pengawas lainya Jazuli Abdilah dan Dody Effendi melaporkan bahwa hingga saat ini PDAM terus mengalami penurunan kinerja. Adapun keuntungan yang diraih habis untuk membayar gaji pegawai dan sewa kendaraan. "Bisa mencapai Rp 200 juta hingga Rp 300 juta tiap bulannya." ujar Ivan.
Ivan menambahkan bahwa selama ini pihaknya sering mengundang Direktur Utama (Dirut) untuk rapat evaluasi. Namun, tidak pernah hadir, hanya diwakili pejabat setingkat Kabag.
Dirut pun dianggap tidak mengindahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang direvisi Wali Kota yang saat itu dijabat Wahidin Halim. “Namun,dirut tetap mengajukan RKAP versi mereka sendiri. Termasuk sewa kendaraan dalam jangka waktu tiga tahun tanpa persetujuan pemilik perusahaan,” katanya.