TangerangNews.com

Rano Karno Pantau UN Online di SMA Yuppentek

Rangga Agung Zuliansyah | Selasa, 14 April 2015 | 16:05 | Dibaca : 2422


Rano Karno Pantau UN Online di SMA Yuppentek (Rangga A Zulianzyah / TangerangNews)


TANGERANG-Plt Gubernur Banten Rano Karno memantau pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dengan sistem online di SMA Yuppentek, Cikokol, Kota Tangerang, Selasa (14/4) siang.

Dalam kunjungannya, Rano memberikan semangat kepada siswa yang baru pertama kali melakukan UN secara online ini. "Semangat ya semua. Sistem ini lebih mudah. Kalian pasti kan lebih mengerti, enggak seperti kami yang gaptek," ujarnya.

Rano juga menanyakan apakah ada kendala pada pelaksanaan UN Online hari kedua ini. Salah satu guru pun menyampaikan kekhawatirannya. "Kendalanya cuma satu, takut listrik mati, Pak," pungkasnya.

Terkait pelaksanaan UN Online se Banten, Rano mengklaim sampai hari ini belum ada masalah. "Tapi bukan berarti tidak akan terjadi. Karena itu semua sekolah yang ditunjuk melaksanakan UN Online sudah mengantisipasi berbagai kendala, seperti listrik dan jaringan internet," jelasnya.

Menurutnya, sistem online pada UN ini bagus, sebagai upaya memaksa anak untuk mengenal teknologi. Selain itu, ini salah satu indikasi bahwa era pendidikan akan berubah yang sebelumnya segala sesuatu dengan manual, akan menjadi online.

"Walau ini masih uji coba, tapi kalau kedepannya bisa terus, ini akan bagus. Memang eranya sudah harus berubah," paparnya.

Meskipun, Rano mengakui Provinsi Banten masih terkendala sarana dan prasarana. Namun dengan dipilihnya Banten menjadi salah satu daerah yang melaksanakan UN Onlie oleh pemerintah pusat, menurutnya hal itu merupakan suatu kemajuan.

"Di Banten memang tidak lebih dari 20 sekolah yang ditunjuk. Ini terkait sarana dan prasarana tapi pelaksanaannya sudah cukup baik dibanding daerah lain," tukasnya.

Rano menyatakan kedepannya akan menambah sarana dan prasarana agar sistem online ini juga bisa dilaksanakan di seluruh sekolah di Banten.

"Target tidak lebih dari tiga tahun. Apalagi dengan UU 23, pelimpahan kebijakan pendidikan tingkat SMA dan SMK dari Kota dan Kabupaten diberikan ke Provinsi, jadi kewenangan kita lebih luas," paparnya.