TANGERANG-Rencana pembangunan runway 3 Bandara Soekarno - Hatta yang terkendala pembebasan lahan ditanggapi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan.
Dia menyarankan agar PT Angkasa Pura (AP) II selaku pengelola Bandara Soekarno - Hatta agar membeli lahan warga dengan harga yang wajar. Tidak lagi menentukan harga dengan NJOP atau sesuka hati.
“Jangan pernah menganggap lahan mereka itu diberikan kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika lahan mereka kita beli, kitapun menetapkan harga yang sesuai dengan harga pasaran. Biar tim apresial yang menentukan,” katanya saat menghadiri acara Ikatan Notaris Indonesia di Novotel Hotel, Tangcity, Kota Tangerang, Kamis (28/5/2015).
Kemudian, ketika harga sudah ditentukan, Angkasa Pura II harus langsung membayarnya. Namun jangan langsung memerintahkan warga untuk pindah.
“Warga harus dikasih waktu 6 bulan, setelah uang mereka terima. Supaya mereka punya waktu dan uang untuk dapat rumah pengganti. Itu amanat UU no 2/2012,” kata Ferry.
Lahan yang rencananya digunakan untuk membangun runway 3 seluas 1000 hektar itu berada di 10 desa di Kecamatan Teluk naga.
Pembebasan lahan sudah terbengkalai selama lima tahun. Ferry sendiri mengatakan bahwa ketika pembebasan lahan ditunda-tunda, maka akan menimbulkan masalah yang makin pelik.
Menurutnya terkendalanya pembabasan lahan kerap terjadi karena dalam prosesnya kadang mengabaikan hak masyarakat. Untuk itu, Ferry meminta AP II agar segera membenahi dengan cara benar.
“Ikuti undang-undang. Nggak zaman lagi pembebasan lahan dengan memaksa warga,” katanya.
Pihaknya sendiri akan turun membantu AP II dalam pembebasan lahan tersebut dengan mengidentifikasi status lahan dan melihat kearah mana rencana perluasan bandaranya.
“Kadang kita yang harus straight, jangan sampai ada penumpang gelap dalam proses pengadaan lahan ini. Disini kami hanya mengawal untuk perluasan bandara, kalau yang lain Saya nggak mau,” tukasnya.