TANGSEL-Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang melalui pemerintahnya mampu menunjukan prestasi dalam akutansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan TA 2014. Kedua daerah itu berhasil mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tetapi, dari tiga daerah yang ada di Tangerang, hanya Kota Tangerang Selatan (Tangsel) saja yang tak mendapatkan WTP, Kenapa ?
Menurut Firdaus, anggota DPRD Kota Tangsel dari PKS mengatakan, ada setidaknya tiga catatan dari pandangannya yang membuat laporan keuangan pengelolaan keuangan daerah di Kota Tangsel hanya mendapat wajar dengan pengecualian (WDP).
Pertama, menurut dia, karena penyerapan anggaran yang mengakibatkan hal itu, yakni adanya pengembalian pengeluaran atau pembiayaan yang akan diterima kembali (SiLPA) Rp745 miliar. "Saya memandang jelas, bahwa ada SiLPA yang besar Rp745 miliar. Itu pertama," katanya.
Kemudian, kata dia, WDP merupakan penggambaran bahwa adanya laporan yang kurang sesuai. "Nah yang kedua saya lihat sih karena ada ini, ada itu. Maksud saya, seperti ada misalnya belanja barang yang tidak sesuai dengan standar harganya," tuturnya.
Sedangkan yang ketiga, penyebab si pembuat laporan menjadi takut karena adanya berbagai kasus yang terjadi di Kota Tangsel hingga sampai ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). "Kasus yang terjadi kemarin membuat pegawai sedikit berhati-hati, takut dalam memberikan laporan, takut salah dan bahkan mungkin bisa tidak cermat dalam melaporkan anggaran," tuturnya.