TangerangNews.com

Airin cerita yang ditelah dilakukan, Ikhsan angkat soal politik uang

Dena Perdana | Selasa, 1 Desember 2015 | 08:57 | Dibaca : 4936


Tiga calon wali kota dan wakil wali kota Tangsel dipertemukan dalam sebuah acara diskusi di wilayah Serpong. (Dira Derby / Tangerangnews)


TANGERANG-Dalam diskusi yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) soal Pilkada setempat di Bandar Djakarta, Alam Sutera, Serpong,  Senin (30/11/2015) calon wali kota incumbent, Airin Rachmi Diany tak memperdulikan dirinya yang diprotes. Airin diprotes  karena menyampaikan visi misi dalam acara yang bertajuk  'Meningkatkan Partisipasi dan Pilkada Berkualitas' .

 

Dalam acara tersebut, Airin memang lebih banyak memaparkan program apa saja yang telah dia lakukan selama menjabat Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel)  dan program apa saja yang akan dilanjutkan.

 

Penyampaian program itu dengan cara presentasi melalui slide Power Point dan gambar video. Setelah Airin, giliran calon wali kota Tangsel nomor urut 2 Arsid. “Saya kira ini kan tema-nya bukan menyampaikan visi misi. Jadi saya tak membawa serta seperti itu (presentasi).  Tapi emang enak seperti ibu Airin, saya kan penantang, challenger. Tapi mau tak mau saya siap saja menyampaikan visi misi,” kata Arsid.

 

Dan, Arsid pun menyadari cara bicara dia yang cepat, seperti tak jelas,  serta tutur bahasa yang dapat membuat pendegarnya menjadi tertawa, telah menjadikan  titik lemah dirinya. “Saya emang gini orangnya, ngomongnya. Karena saya asli orang Betawi,” katanya.  

 

Berbeda dengan Arsid, calon wali kota nomor urut satu, Ikhsan Modjo lebih banyak  menuturkan keresahannya tentang pelaksanaan Pilkada di Tangsel.  

 

Selain menyakini bahwa jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada Tangsel dibawah 50%, netralitas media, dia juga mengungkapkan yang menurutnya penting untuk diungkapkan, yakni korupsi.  

“Kalau seperti ini, akan ada sejarah yang terulang,” terangnya.

 

DIa menyebut ada dua fakta sejarah bisa terulang. Fakta pertama menurut Ikhsan, adalah sejarah bahwa Banten memperkenalkan money politics di Indonesia.

"Kedua adalah pada 2010 lalu tercatat amanat MK pembatalan pemenangan karena adanya mobililsasi pegawai negeri dan kecurangan. Silahkan lihat ini fakta dan sejarah yang mau tak mau bisa terulang," katanya.