TANGERANG SELATAN - Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Tangerang menyebutkan dari hasil penelitian terhadap pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Kota Tangerang Selatan masih marak ditemukan pungutan liar (Pungli) dan pembangunan tak merata.
Beno Novit Neang dari Sekolah Anti Korupsi Tangerang, Senin, mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan lebih dari lima bulan dengan objek 20 SD dan SMP, 20 jalan kota, dan 23 puskesmas, ditemukan beberapa temuan mengenai pelayanan yang tak sesuai dengan harapan.
Penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan dan diharapkan menjadi pekerjaan rumah bagi kepala daerah ke depannya.
"Pelayanan dasar adalah keberhasilan penyelenggaraan pemerintah," ujarnya dalam kegiatan ekspose hasil penelitian di Serpong, Senin.
Jupry Nugroho, koordinator penelitian bidang pendidikan, mengatakan, ada 98 persen kegiatan Pungutan Liar (Pungli) pada pembelian buku, seragam, pengambilan raport, uang komputer, uang study tour, uang OSIS, uang ektrakulikuler dan uang gedung sekolah. Dengan demikian dapat dikatakan jika pendidikan di Tangsel belum gratis.
Lalu, 60 persen fasilitas perpustakaan Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang di teliti dalam ke adaan buruk. "Begitu juga dengan keadaan toilet sekolah yang kondisinya buruk," ujarnya.
Sementara untuk hasil penelitian bidang Kesehatan, Acho Ardiansyah mengatakan, dari 23 puskesmas yang diteliti dengan msing-masing dua responden, 52 persen perilaku para petugas kesehatan tidak ramah pada pasien dan hampir 80 persen Puskesmas tidak mencantumkan informasi ketersediaan obat.
Termasuk hampir 70 persen puskesmas tidak mencantumkan informasi tentang pembiayaan atau tarif berobat pada puskesmas.
Bahkan, 91 persen puskesmas di Tangerang Selatan tidak memiliki sistem pengendalian kebisingan.
"Dari hasil terjun ke lapangan, puskesmas keliling tidak dirasakan masyarakat dan merasa tak ada," ujarnya.
Dalam bidang Infrastruktur, Oki Anda Syawaludin, menuturkan, 73 persen kondisi saluran air dalam keadaan buruk dan 60 persen lainnya tidak memiliki gorong - gorong. Begitu juga dengan pengamanan jalan yang sama tak ada dan 55 persen tak memiliki rambu jalan.
Hasil penelitian pun menemukan, hampir 95 persen jalan di Tangsel tak memiliki pemberhentian angkutan umum dan 65 persen tak memiliki trotoar jalan.
"Bahkan, permintaan warga terkait perbaikan jalan tak direspon oleh Pemkot Tangerang Selatan dengan berbagai jalan," jelasnya.