TANGERANG – Dukungan pemerintah terhadap program penyediaan perumahan murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dianggap masih belum maksimal.
Buktinya, alokasi anggaran yang disediakan Pemerintah untuk subsidi pembiayaan perumahan, dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dianggap masih minim.
Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun dan telah dimanfaatkan untuk membiayai 61-63 ribu unit rumah atau hanya 6,3% dari target satu juta rumah per tahun.
"Dengan target pembangunan yang begitu besar, dukungan pembiayaan perumahan yang diberikan pemerintah tidak sampai 10%-nya. Itu masih sangat minim," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Edi Ganefo.
Menurutnya, setidaknya pemerintah perlu mengalokasikan dana Rp 60 triliun per tahun untuk membiayai program FLPP alias subsidi pembiayaan perumahan adalah Program Nasional Sejuta Rumah.
"Kalau cuma Rp 5,1 triliun di tahun ini, Rp 9,1 triliun pada 2016, itu masih kurang. Harusnya setiap tahun Rp 60 triliun," kata dia.
Hal senada disampaikan CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda. Menurut Ali, tak ada salahnya pemerintah mengalokasikan dana lebih besar untuk memberikan subsidi pembiayaan perumahan. Karena, dana FLPP bukan semata-mata subsidi yang habis melainkan subsidi bergulir.
Dana FLPP adalah dana yang disalurkan pemerintahuntuk membantu masyarakat memperoleh pembiayaan perumahan dengan cara yang lebih mudah dan tingkat biaya bulanan alias cicilan yang lebih ringan. Dana yang disalurkan akan kembali lagi ke pemerintah seiring pembayaran cicilan yang dilakukan masyarakat penerima subsidi yang bersangkutan.
"Subsidi ini pada waktu akan menjadi dana bergulir yang terus menerus dapat membiayai perumahan rakyat. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melanjutkan FLPP, malah dirasakan kurang besar karena dana tersebut sebenarnya tidak hilang laiknya subsidi yang lain," pungkas dia.