TANGERANGNEWS.com-Memasuki arus mudik perayaan Hari Raya Idul Fitri 1438 H, Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta mengutuk Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten karena masih memberlakukan izin usaha transportasi Bus PO Murni Jaya yang sudah diangap masyarakat sebagai "Bus Maut".
"Hanya dalam hitungan setengah Tahun di 2017, Bus PO Murni Jaya mengalami kecelakan hingga menelan korban jiwa mencapai puluhan orang. Guna mencegah kejadian serupa, HMB Jakarta mendesak Dishub segera mengambil langkah tegas dengan mencabut Izin Transportasi PO Bus Murni Jaya Wilayah Banten," ujar Ahdiya Muzaki Ketua Umum HMB Jakarta, kepada TangerangNews.com Kamis (15/6/2017).
Ahdiya menegaskan, HMB Jakarta pastikan akan melakukan boikot terhadap Bus PO Murni Jaya. Apabila Dishub tidak dapat mampu memberikan sanksi tegas terhadap PO Murni Jaya.
"Sebab pengunaan Bus PO Murni Jaya sebagai moda transportasi hanya akan mengacam keselamatan ribuan nyawa masyarakat para pemudik," tegasnya.
#GOOGLE_ADS#
Selain itu, pria yang biasa disapa Anyoh ini menambahkan, perlunya Pemerintah bersama Dishub Prov Banten malukan pengawasan dan penetapan terhadap tarif AKAP menjelang Lebaran. Demi terciptanya kenyamanan bagi seluruh pemudik.
Kegelisahan yang sama disampaikan oleh Bintang Tri Fajar Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD). Sejatinya aparat kepolisian pun harus bergerak cepat dalam menyelesaikan kasus "Bus Maut".
"Kapolda Banten kemana aja saat supir Bus Maut ugal-ugalan kejar setoran? Bukannya polisi mempunyai standar regulasi kecepatan kepada setiap pengendara melalui tata tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," tegasnya.
Bintang menilai, Aparat Kepolisian Provinsi Banten telah gagal menjalankan fungsi dan tugasnya. Kapolda Banten harus bertanggung jawab terhadap para korban Bus PO Murni Jaya yang sudah sering kali terjadi.