TANGERANGNEWS.com- Komisaris Utama Angkasa Pura II, Rhenald Kasali menyatakan berita soal Bandara Internasional Soekarno Hatta akan dijual salah Hoax.
“Untuk mengklarifikasi berita penjualan saat ini adalah yang benar, asing saat ini tengah berebut untuk minta kerja sama dengan Angkasa Pura II, karena kondisi keuangan kami sangat bagus. Pertumbuhan penumpang bagus ini yang sebenarnya terjadi bukan penjualan,” kata Rhenald saat dihubungi oleh wartawan, Minggu (12/11/2017).
Rhenald menyayangkan munculnya isu penjualan ini, karena menurutnya saat ini pihaknya tidak sedang butuh uang. Bagaimanapun sejak jadinya bandara Terminal III Angkasa Pura II, kata Rhenald semakin seksi di mata investor.
Banyak investor yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta dan Kualanamu, setelah melihat data. “Apalagi di Soekarno-Hatta kami akan invest lebih dari 32 triliun rupiah saat ini, jadi dalam tempo 3 tahun ke depan kami bisa lebih dari itu. Ada runway ketiga, east cross taxiway, apron baru, kereta menghubungkan area komersil, terminal kargo itu besar sekali, teknologinya pun kita perbaiki di Soetta,” ujarnya.
Ditegaskan Rhenald rencana ini adalah bukan rencana penjualan tapi kerjasama dalam bentuk join operation. Angkasa Pura II mencari partner yang bisa memberikan cash di depan, kemudian bisa membawa tenaga ahli yang artinya membawa software sehingga bisa meningkatkan pelayanan teknologi. “Jadi kami lihat bandaranya, bandara mana yang bisa diajak join operation. Dan di dunia ini sangat biasa kerja sama areal komersial, kerja sama untuk perluasan. Kami tidak minta kepada APBN untuk perluasan terminal, kami hanya akan kerja sama,” ungkapnya.
Dijelaskan juga bentuk kerja samanya seperti apa, Rhenald mengatakan, kalau selama ini didapatkan hanya Rp1 triliun, tapi jika ada join operation Angkasa Pura II mendapatkan Rp2 triliun dengan sistem investor meminta 20 persen atau 30 persen.
“Jadi kuenya kan lebih besar bukan Rp1 triliun lagi, bisa jadi Rp1,5 atau Rp1,6 triliun. Dan kita syaratkan dalam kerjasama ini 51% adalah milik kita. Minimal kita 51% jadi kita yang mengatur,”ujarnya.(DBI/HRU)