TANGERANGNEWS.com-Aktivitas galian tanah untuk pemasangan kabel PLN dianggap merugikan pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pasalnya akibat aktivitas tersebut infrastruktur jalan menjadi rusak.
Hal itu diungkapkan Ahmad Supriadi, anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Menurutnya faktor pemicu persoalan itu karena belum terintegrasinya perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.
Tampak Aktivitas galian tanah untuk pemasangan kabel PLN di Jalan Raya Serang, Cikupa.
"Semestinya ada sinkronisasi rencana pembangunan jalan antara rencana proyek pemasangan pipa gas, kabel telkom, kabel PLN dengan Pemkab Tangerang. Sehingga tidak merusak infrastruktur jalan yang telah ada," ungkapnya kepada TangerangNews.com, Kamis (9/8/2018).
Akibat tidak ada integrasi perencaaan itu, kata politisi fraksi PDI Perjuangan itu, akibat yang terjadi adalah pemborosan anggaran daerah untuk perbaikan jalan. Sehingga Pemkab Tangerang menjadi pihak yang dirugikan.
#GOOGLE_ADS#
Dicontohkannya, proyek penggalian tanah untuk pemasangan kabel PLN di jalan Karawaci-Legok, jalan Otonom Cikupa, jalan Kitri Bakti Curug, serta beberapa lokasi lainnya, mengakibatkan jalan tersebut rusak. Padahal, Pemkab Tangerang baru sekitar tiga sampai empat tahun selesai merampungkan infrastruktur penting itu.
“Selain rusak, juga menyebabkan kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas,” imbuhnya.
Lanjutnya, saat pekerjaan itu selesai, pihak pelaksana proyek tidak bisa mengembalikan kondisi jalan seperti sedia kala, sehingga Pemkab Tangerang menjadi pihak yang harus melakukan perbaikan dikemudian hari.
Padahal, kata dia, hal seperti ini bisa dihindari jika sejak awal ada perencanaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Sehingga anggaran daerah tidak selalu tersedot untuk perbaikan jalan.
“Pembangunan itu idealnya berkesinambungan, setelah infrastruktur kita fokus pada pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur pendidikan, kesehatan hingga peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, kalau seperti ini, anggaran kita selalu tersedot untuk perbaikan jalan,” bebernya.
Ditanya soal koordinasi antara pelaksana proyek, Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) terkait dengan DPRD Kabupaten Tangerang, Supriadi mengatakan kordinasi yang dilakukan selalu berada diujung. Sementara Pemkab Tangerang cenderung bersikap lemah mengingat proyek tersebut menjadi kebutuhan untuk pembangunan.
“Ini menjadi buah simalakama, karena disatu sisi kita dirugikan, namun disisi lain kita membutuhkan,” tukasnya.(RMI/HRU)